1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Unjuk Rasa di Kantor Pemerintahan di Thailand

25 November 2013

Demonstran anti-pemerintah Thailand menduduki beberapa bagian kantor kementerian pemerintah pada hari Senin (25711), guna menaikkan tekanan mereka terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra.

https://p.dw.com/p/1AONa
Foto: Reuters

Para pengunjuk rasa mendesak Yingluck Shinawatra untuk mundur dari jabatannya. Mereka menuding bahwa pemerintahan Yingluck dikendalikan oleh kakaknya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra --yang digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006.

Sejak hari Minggu (25/11) kemarin, lebih dari 150.000 demonstran turun ke jalan-jalan Bangkok dalam reli terbesar Thailand pada beberapa tahun terakhir. Mereka bersatu bersatu melawan apa yang mereka sebut dengan "rezim Thaksin."

Mogok kerja

Kantor-kantor pemerintahan yang diduduki di antaranya kantor kementerian keuangan dan kementerian luar negeri. Para pemrotes menyoroti strategi baru gerakan untuk melumpuhkan pemerintah dengan memaksa pegawai negeri untuk mogok bekerja.

Antiregierungsproteste in Thailand
Demonstrasi di BangkokFoto: Reuters

Suthep Thaugsuban, memimpin aksi di Kementerian Keuangan, pada hari ketika para pengunjuk rasa menyebar ke 13 lokasi di seluruh Bangkok. Akibatnya, terjadi kemacetan lalu lintas dan menimbulkan kecemasan akan terjadinya kekerasan di tengah krisis politik di negara itu.

"Pergilah ke setiap lantai masuk ke setiap ruangan, tapi jangan hancurkan
apa-apa," kata Suthep yang memimpin kerumunan, sebelum ia memasuki ruang pelayanan masyarakat dan mengadakan pertemuan di ruang konferensi tersebut.

"Buatlah mereka melihat, bahwa ini adalah kekuatan rakyat!" seru Suthep, yang merupakan mantan wakil perdana menteri dan anggota parlemen oposisi.

Para pengunjuk rasa bernyanyi, menari dan meniup peluit bising di lorong sebagai bagian dari aksi kampanye "whistle –blowing“ mereka melawan pemerintah. Sebuah kelompok memotong aliran listrik di kantor Badan Anggaran untuk menekan mereka agar berhenti mendanai proyek-proyek pemerintah.

Polisi tampak tidak bergerak segera untuk mengusir mereka. Selanjutnya para pengunjuk rasa bergerak ke Kantor Kementerian Luar Negeri, yang sebenarnya tidak ada dalam daftar asli target untuk diduduki.

Bangkok Demos Außenministerium 25.11.2013
Demontrasi di kantor kementerian luar negeri Thailand di Bangkok.Foto: picture-alliance/AP Photo

"Para pengunjuk rasa berada di kompleks kementerian tetapi mereka berjanji tidak akan memasuki gedung," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Sek Wannamethee. Ditambahkannya, "Kami sekarang meminta mereka untuk membuka jalan bagi para pejabat yang masih bekerja untuk meninggalkan kantor dan mungkin mereka harus bekerja dari rumah besok." Dia tidak tahu berapa banyak jumlah demonstran, meskipun media Thailand mengatakan ada sekitar beberapa ratus orang.

Sekolah tutup

Puluhan sekolah di Bangkok yang terletak di sepanjang rute protes ditutup hari Senin (25/11) dan polisi memperketat keamanan di lokasi protes, termasuk di markas militer dan polisi, serta lima stasiun televisi dikendalikan oleh militer atau pemerintah.

Banyak yang khawatir bahwa bentrokan bisa meletus antara demonstran anti-pemerintah dengan pendukung Thaksin, yang juga mengadakan reli di stadion dan telah bersumpah untuk tak meninggalkan tempat sampai oposisi menghentikan demontrasinya.

Thailand Antiregierungsproteste in Bangkok 25. November 2013
Protes anti pemerintah di ThailandFoto: Reuters

Pendukung dan penentang Thaksin bersitegang sejak Thaksin digulingkan
tahun 2006 oleh aksi protes jalanan, yang menuduhnya korupsi dan tidak menghormati monarki konstitusional negara. Thaksin tinggal di pengasingan dalam lima tahun terakhir untuk menghindari hukuman penjara atas kasus korupsi.

Sekitar 90 orang tewas pada tahun 2010 ketika pendukung Thaksin menduduki pusat kota Bangkok selama berminggu-minggu sebelum pemerintah-- yang dipimpin oleh oposisi saat ini-- mengirimkan militer untuk menindak mereka.

Unjuk rasa kali ini dipicu sengketa rancangan undang-undang pemberian amnesti. Oposisi menuding RUU amnesti dirancang pemerintah untuk membawa
Thaksin pulang dari pengasingan, tanpa menjalani hukuman penjara.

ap/afp(AP/HP)