Thailand Tolak ASEAN, Kamboja Minta Bantuan PBB

Dalam sengketa candi dengan Thailand, Kamboja meminta bantuan Dewan Keamanan PBB untuk menjadi juru penengah. Kementerian Luar Negeri Kamboja menyatakan hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik senjata. Disebutkan, hal ini merupakan jalan terakhir setelah upaya diplomasi dua hari terakhir ini gagal menghasilkan jalan keluar.

Hari Selasa (22/07) di Singapura, sepuluh menteri luar negeri negara anggota ASEAN membicarakan ketegangan antara kedua negara. Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, yang pernah menjadi Menteri Luar Thailand, mengingatkan konflik tersebut hanya satu diantara banyak tema pertemuan menteri luar negeri ini. “ASEAN berharap, agar sengketa diselesaikan dengan damai dan solusi yang diputuskan bisa diterima kedua belah pihak. Bila kedua negara menginginkannya, ASEAN juga siap menawarkan bantuannya dan memainkan peran yang lebih besar sebagai penengah“, begitu Surin Pitsuwan.

Namun seperti perundingan komite gabungan Kamboja dan Thailand Senin lalu, pembicaraan para menteri luar negeri itu tidak melahirkan solusi memuaskan. Dikabarkan, Thailand tidak menghendaki bantuan ASEAN. Padahal minat ASEAN tidak kecil. Menteri Luar Negeri Malaysia misalnya, menganggap hal ini sebagai tantangan bagi ASEAN untuk mengatasi masalah perbatasan antara dua anggotanya.

Dalam sebuah surat kepada Badan Kebudayaan PBB (UNESCO), hari Selasa (22/07), Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyatakan, penambahan pasukan Thailand di wilayah sengketa mengancam perdamaian di kawasan itu. Laporan terakhir menyebutkan, baik Thailand maupun Kamboja telah menambah pasukan. Kini ada 500 tentara Thailand dan 1000 tentara Kamboja di perbatasan sekitar candi Preah Vihar.

Sengketa perbatasan antara Kamboja dengan Thailand kembali mencuat bulan ini, ketika UNESCO menganugerahkan status Warisan Budaya Dunia kepada Candi Preah Vihar yang berada di perbatasan kedua negara itu. Candi Preah Vihar yang dibangun oleh suku asli Kamboja, suku Khmer, pada tahun 1962 ditetapkan sebagai milik Kamboja oleh Mahkamah Internasional Den Haag. Padahal salah satu jalan termudah untuk mencapainya berada di wilayah Thailand.

Penghargaan dari UNESCO ini memicu reaksi kaum nasionalis Thailand yang sedang berkampanye untuk menggulingkan pemerintahan Thailand saat ini. Kelompok oposisi Thailand mengorganisir ribuan massa untuk berunjuk rasa memprotes sikap pemerintah, yang sebelumnya mendukung keputusan UNESCO. Mereka menuduh, kebijakan pemerintah Thailand waktu itu bertujuan membuka jalan bagi bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra untuk membuka sejumlah tempat perjudian di Kamboja.

Menurut Ketua Partai Demokrat Thailand, Abhisit Vejjajiva, masalah terbesar dalam sengketa ini adalah tak adanya transparansi. Ia mengatakan, "Saya kira isu candi ini tidak akan menjadi alasan konfrontasi bila ditangani secara transparan.“ Bila masalahnya adalah transparansi, maka sulit membayangkan pihak Thailand menerima campur tangan PBB, setelah menolak ditengahi oleh ASEAN (ek)