1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Thailand Memilih Parlemen Baru

3 Februari 2014

Warga Thailand memilih parlemen baru, dengan mengikuti pemilu Minggu (02/02). Panitia pemilu melaporkan gangguan berat di provinsi bagian selatan. Namun sekitar 90 persen bilik pemilu bisa melakukan tugasnya.

https://p.dw.com/p/1B1Hk
Wahlen in Thailand
Foto: MADAREE TOHLALA/AFP/Getty Images

Pemilu yang digelar dengan pengamanan ketat 130.000 aparat keamanan dilaporkan berlangsung relatif tenang dan lancar. Walaupun demikian, kelompok pendukung anti pemerintah melakukan aksi blokade besar-besaran di selatan negara gajah putih itu.

Juga di ibukota Bangkok dilaporkan aksi blokade. Sedikitnya 488 dari 6.600 bilik pemilihan di Bangkok tidak bisa dioperasikan karena diblokade kelompok anti pemerintah.

Panitia pemilu menyebutkan, pemilu susulan di berbagai lokasi yang tidak bisa menggelar pemilu Minggu (02/02), pling cepat dapat digelar akhir Februari. Parti Demokrat yang anti pemerintah memboikot pemilu.

Kerusuhan Menjelang Pemilu

Konfrontasi antara pendukung dan anti pemerintah berlangsung Sabtu (01/02) di bagian utara Bangkok, di mana kelompok anti-pemerintah--anggota People's Democratic Reform Committee (PDRC)-- mengepung gedung-gedung pemerintah, guna mencegah petugas menyalurkan kertas suara, demikian laporan media.

Beberapa orang, termasuk satu fotografer terluka dalam bentrokan itu dan dirawat di rumah sakit. James Nachtwey yang dikenal sebagai juru foto perang tergores peluru di kakinya, tapi tidak mengalami luka serius, demikian diungkap beberapa saksi mata.

Pariwisata terguncang

Kekerasan terjadi pada malam pemilihan umum hari Minggu (02/02). Dalam tiga bulan terakhir para pengunjuk rasa memaksa kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra untuk mengundurkan diri, guna terbentuknya pemerintah sementara yang diharapkan dapat melakukan reformasi politik sebelum pemilu berikutnya.

Pemrotes menentang pelaksanaan pemilihan umum karena mereka menuntut agar sistem politik diubah dulu sebelum pemilu digelar.

Sementara itu, para pejabat di bidang pariwisata mengatakan krisis politik berkepanjangan yang menimpa Thailand bisa merugikan negara sekitar 1,2 miliar dollar AS, khususnya dari sektor pariwisata. Setelah berlangsungnya aksi demonstrasi dalam tiga bulan terakhir ini dan meningkatnya kecemasan adanya kekerasan politik selama masa pemilihan umum , beberapa negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan ke Thailand.

Dalam pernyataan yang dikutip oleh Bangkok Post, pejabat Dinas Pariwisata Thailand, Sukree Sithivanich mengatakan, Laos menjadi negara terkini yang telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya.

Keamanan diperketat

Pemerintah Thailand mengerahkan lebih dari 120 ribu polisi pada hari Minggu (02/02) untuk mengawasi berlangsungnya pemilu nasional.Di Bangkok, lebih dari 12.500 polisi akan bertugas untuk melindungi 6.000 tempat pemungutan suara (TPS) di ibukota, demikian papar pejabat kepolisian Letnan Kolonel Kissana Phattanacharoen. Ibukota Bangkok berada di bawah keadaan darurat selama 60 hari.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen pada Desember lalu dan mengumumkan digelarnya pemilu dini untuk mengatasi kebuntuan.

Para demonstran turun ke jalan sejak November tahun lalu sebagai babak baru konflik kelas menengah Bangkok dengan masyarakat bawah. Mereka sebagian besar tinggal di bagian selatan Thailand --basis pendukung Yingluck dan kakaknya, Thaksin Shinawatra, yang terjungkal dari kursinya oleh kudeta militer pada 2006.

Thailand Bangkok Proteste Wahl Anti Regierung 1.2.14
Unjuk rasa di BangkokFoto: picture-alliance/dpa

Kelompok penentang pemerintah menuding Yingluck sebagai boneka kakaknya, Thaksin, seorang konglomerat yang mereka sebut sebagai kapitalis korup yang telah membeli pemilu selama satu dekade terakhir lewat kebijakan populis berharga mahal.

Thaksin mengasingkan diri pada 2008, tak lama setelah pengadilan menjatuhkan vonis penjara atas tuduhan korupsi. Tuduhan yang dibantah oleh Thaksin yang balik menuding pengadilan itu sebagai sebuah panggung politik.

Pemerintah telah memberlakukan keadaan darurat di ibukota Bangkok sejak 22 Januari lalu untuk menjaga ketertiban. Sepuluh orang tewas dan sedikitnya 577 terluka dalam kekerasan politik yang terjadi sejak 30 November.

ap/as(rtr/ap/dw)