1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Jokowi Dihujani Kritik soal Pencalonan Budi Gunawan

16 Januari 2015

Presiden Joko Widodo mendapat hujan kecaman menyusul masuknya nama Komjen Budi Gunawan dalam daftar calon Kapolri. Pilihan tersebut dinilai mencederai komitmen pemberantasan korupsi milik pemerintahan yang baru.

https://p.dw.com/p/1ELWK
Indonesien Präsident Joko Widodo 21.10.2014
Foto: Reuters/Darren Whiteside

Tekanan terhadap Presiden Joko Widodo memuncak jelang pemilihan kepala kepolisian RI. Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan diusulkan oleh Istana Negara tersangkut kasus korupsi sejak dijadikan tersangka oleh KPK.

Pemilihan Budi Gunawan menjadi perkara tak sedap buat Jokowi yang berjanji memberantas praktik korupsi dan menjalankan pemerintahan yang bersih dengan menggandeng KPK. Sebelumnya Komjen Budi juga telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Rakyat memiliki harapan yang tinggi bahwa Jokowi akan memberantas korupsi dan mereka akan sangat kecewa jika dia tetap bersikeras dengan pilihan tersebut," kata Agus Sunaryanto, aktivis Indonesia Corruption Watch.

"ShameOnYouJokowi"

Harian berbahasa Inggris, Jakarta Globe menurunkan editorial yang mewanti-wanti Istana Negara terhadap Budi Gunawan. "Jika ia terpilih, Indonesia akan memiliki kepala kepolisian yang juga tersangka korupsi. Pilihan itu mempermalukan bangsa dan Widodo akan menghadapi protes justru dari kelompok yang membantunya naik ke tampuk kekuasaan."

Budi Gunawan memiliki pertalian politik dengan tokoh PDIP, Megawati Sukarnoputri. Beberapa pihak mengklaim, masuknya nama Komjen Budi dalam daftar nominasi calon Kapolri adalah manuver politik Jokowi buat menyenangkan Megawati.

Penolakan terhadap sosok Budi Gunawan terutama bermunculan di ranah media sosial. Tagar "ShameOnYouJokowi" dan "WhereAreYouMrPresident" sempat mengisi daftar trending topic di Twitter Indonesia.

Kapolri Berstatus Tersangka Korupsi?

Selain menjadikan Budi Gunawan tersangka kasus korupsi, KPK juga menjatuhkan larangan berpergian selama enam bulan. Lembaga anti rasuah itu berniat akan segera memanggil sang jenderal buat menjalani pemeriksaan.

Secara prinsip Budi Gunawan masih bisa menjabat kepala kepolisian kendati berstatuskan tersangka, "Yang tidak bisa itu kalau sudah ada penetapan status hukum tetap. Kedua, kalau yang bersangkutan dengan statusnya tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjayanto kepada Kompas.

Jika segalanya berjalan lancar, Istana Negara akan menetapkan pilihan pada akhir pekan. Beberapa pihak tetap menyuarakan harapan bahwa Jokowi akan berpaling dari Budi Gunawan. "Saya harap ia akan membuat kejutan," kata Sunaryanto.

rzn/vlz (rtr,dpa,ap,antara,kompas)