1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

090711 Südsudan UNO

9 Juli 2011

Sudan Selatan telah resmi menjadi negara baru dan sejak Jumat malam menjelang Sabtu (9/7) merupakan negara ke-54 di benua Afrika.

https://p.dw.com/p/11sA8
Warga Sudan Selatan bersorak-sorai dan menari dalam sorotan lampu mobil merayakan kemerdekaannyaFoto: dapd

Di ibukota Juba ribuan warga Sudan Selatan menantikan perhitungan detik-detik terakhir menyambut hari kemerdekaan Sudan Selatan. Ketika jam menunjukkan tepat pukul 00.00, lagu kebangsaan diputar melalui televisi nasional. Orang-orang berkumpul di jalanan merayakan kemerdekaan hingga Sabtu (9/7) pagi. Mereka melambai-lambaikan bendera, menari dan menyanyi.

Upacara kemerdekaan digelar Sabtu ini di Juba. Proklamasi Kemerdekaan dibacakan oleh ketua parlemen Sudan Selatan James Wani Igga pada pukul 11.45 waktu setempat. Di antara pejabat internasional lainnya, Jerman diwakili oleh utusan khusus dari kementerian luar negeri Jerman untuk Afrika, Walter Lindner. Presiden Sudan Omar al-Bashir dan Sekjen PBB Ban Ki Moon juga turut hadir. Sebelum bertolak ke Sudan Selatan Jumat lalu (8/7) Ban Ki Moon mengatakan, "saya mengetahui betul, secara emosional, finansial dan politik sebuah pemisahan sangat menyakitkan. Tetapi saya yakin, bahwa Sudan akan memiliki masa depan yang cerah dan terus menjadi pemimpin di kawasannya. Sementara orang-orang Sudan Utara dan Selatan akan segera tinggal di negara yang berbeda, masa depan mereka akan terus saling terkait erat.“

Januari 2011, Sudan menyelenggarakan referendum untuk menentukan, apakah kawasan selatan Sudan akan terus bersatu dengan utara atau memisahkan diri menjadi negara merdeka. Sembilan puluh lima persen partisipan memilih untuk merdeka. Referendum ini merupakan hasil dari perjanjian damai 2005 yang mengakhiri perang saudara selama lebih dari 20 tahun. Dalam konflik berdarah itu sedikitnya 1,5 juta orang tewas.

Pemerintah Republik Sudan (Utara) di Khartoum merupakan negara pertama yang secara resmi mengakui negara baru itu. Namun masih ada kekuatiran akan terjadi ketegangan di masa mendatang. Khususnya terkait garis tepat perbatasan, bagaimana pembagian cadangan minyak dan sumber hidup kedua ekonomi itu. Mengingat dengan terpisahnya Sudan Selatan dari Utara, Republik Sudan akan kehilangan sekitar tigaperempat cadangan minyaknya yang terletak di kawasan selatan.

Sehari menjelang pernyataan kemerdekaan, Dewan Keamanan PBB menyepakati sebuah misi perdamaian bagi negeri itu. Tujuh ribu tentara dan 900 polisi akan dikirim. Selain itu, pakar hak asasi manusia juga akan dilibatkan dalam misi tersebut. Jerman akan mengambil bagian dengan mengirimkan 50 tentara. Mandat PBB itu diharapkan dapat menjamin perdamaian di wilayah tersebut dan membantu Sudan Selatan mengembangkan sektor politik dan ekonominya.

Kanselir Jerman Angela Merkel yang pekan depan akan melakukan lawatan empat hari ke benua hitam itu mengatakan, pemerintahannya akan mendukung Sudan Selatan membangun struktur stabil. Jerman ingin, agar Sudan Selatan dan Utara menjadi dua negara yang stabil.

Andriani Nangoy/epd/aj Editor: Carissa Paramita