1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Skandal Korupsi Dorong Reshuffle Kabinet Turki

cp/as (dpa, ap)26 Desember 2013

PM Turki Recep Tayyip Erdogan merombak kabinet setelah tiga menteri senior mundur menyusul penyidikan kasus korupsi dan suap yang menarget para sekutu Erdogan dan menggoyangkan pemerintahannya.

https://p.dw.com/p/1AgwH
Foto: Reuters

Erdogan mengganti hampir separuh anggota kabinetnya. Sebelumnya Menteri Ekonomi Zafer Caglayan, Menteri Dalam Negeri Muammer Guler dan menteri lingkungan dan perencanaan kota Erdogan Bayraktar, menyatakan mundur. Anak-anak lelaki dari tiga menteri tersebut telah ditangkap sebagai bagian dari penyidikan kasus korupsi. Ketiganya mengaku tidak bersalah.

Perdana menteri Turki itu juga mengganti menteri urusan Uni Eropa, Egemen Bagis yang juga dituding tersangkut kasus korupsi dan namun belum dituduh secara resmi dan belum mengundurkan diri.

Seluruhnya, Erdogan mengganti 10 menteri, termasuk tiga diantaranya yang akan ikut serta dalam pemilihan umum bulan Maret mendatang.

Tantangan politik terbesar

Erdogan menuduh penyidikan itu sebagai sebuah plot oleh kekuatan asing dan domestik untuk menghancurkan kesejahteraan negaranya dan menodai pemerintahannya menjelang pemilu. Pemerintahan Erdogan telah memenangkan tiga pemilu sejak tahun 2002 berbekal janji penguatan ekonomi dan memerangi korupsi.

Para pakar berasumsi penyidikan kasus korupsi merupakan puncak dari perebutan kekuasaan antara Erdogan dengan ulama Muslim yang tinggal di Amerika Serikat, Fethullah Gulen. Pendukung Gulen diyakini memiliki hubungan dekat dengan petinggi kepolisian dan peradilan Turki. Kedua sosok berpengaruh tersebut, tanpa menyebut nama satu sama lain, telah terlibat perang mulut sejak penyidikan korupsi dimulai 17 Desember lalu.

Gulen menampik bahwa dirinya ikut campur dalam penyidikan. Ia meninggalkan Turki tahun 1999 setelah dituding merencanakan pendirian negara Islam oleh pemerintahan sekuler saat itu. Tudingan tersebut akhirnya dicabut dan ia diperbolehkan pulang ke Turki, namun ia tidak pernah kembali dan saat ini tinggal di Pennsylvania.

Menteri Lingkungan dan Perencanaan Kota Erdogan Bayraktar mendesak PM Erdogan ikut mundur
Menteri Lingkungan dan Perencanaan Kota Erdogan Bayraktar mendesak PM Erdogan ikut mundurFoto: picture-alliance/AP

Harus ikut mundur

Sementara di Istanbul, polisi bentrok dengan ratusan demonstran yang menuntut pembubaran pemerintahan Erdogan.

24 orang telah ditangkap atas tuduhan suap dan korupsi seputra bank milik negara Halkbank. Laporan media menyebutkan polisi telah menyita uang tunai senilai 4,5 juta Dolar yang disimpan dalam kotak sepatu di rumah CEO Halkbank. Dan lebih dari 1 juta Dolar uang tunai dilaporkan ditemukan di rumah anak lelaki Menteri Dalam Negeri Muammer Guler.

Setelah mundur hari Rabu (25/12/13), Menteri Ekonomi Zafer Caglayan mempertanyakan legitimasi penyidikan yang fokus pada dugaan transfer uang secara ilegal ke Iran dan tuduhan suap untuk proyek-proyek konstruksi.

Menteri Lingkungan dan Perencanaan Kota Erdogan Bayraktar menepis segala tuduhan, dan mengaku dirinya ditekan oleh Erdogan untuk mundur dan menegaskan bahwa sebagian besar proyek konstruksi yang tengah disidik telah mendapat persetujuan sang perdana menteri.

"Saya ingin mengungkapkan keyakinan saya bahwa bapak perdana menteri yang terhormat juga harus ikut mundur," pinta Bayraktar.

Konspirasi asing

Erdogan menjaga jarak dengan para menteri yang mengundurkan diri seraya menekankan bahwa partainya bertekad untuk memerangi korupsi. Namun ia juga berulang kali mengklaim pemerintahannya menjadi target plot internsional.

Pekan lalu, Erdogan mengancam untuk mengusir sejumlah duta besar dari Turki setelah empat surat kabar pro-pemerintah menuduh Duta Besar Amerika Serikat Francis J. Ricciardone tengah memasak skema melawan pemerintah.

Harian Sabah, hari Rabu kembali mengklaim bahwa seorang diplomat Amerika telah mendesak sebuah kelompok bisnis untuk bergabung dengan sebuah 'lobi anti-pemerintah.'

"Segala tudingan yang menarget para pegawai Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diterbitkan di beberapa media tidak mencerminkan kebenaran," jawab kedutaan.

cp/as (dpa, ap)