"Referendum di Timur Ukraina Lelucon Kriminal"

Kelompok separatis tetap menggelar referendum di Donetsk dan Lugansk, walaupun dinyatakan sebagai ilegal oleh pemerintah Ukraina dan barat. Minggu (11/05) pemerintah Ukraina menyatakan referendum tersebut sebagai "lelucon kriminal". Departemen luar negeri di Kiev juga menyatakan, referendum yang diinspirasikan, diorganisir dan dibiayai Kremlin itu, secara hukum tidak sah dan tidak akan punya dampak hukum apapun bagi integritas teritorial Ukraina.

Tempat pemberian suara (TPS) dibuka pukul 8 pagi waktu setempat, dan akan ditutup pukul 10 malam. Pihak yang mengorganisir referendum menyatakan, mereka memperkirakan jumlah pemberian suara akan tinggi, walaupun situasi keamanan tetap tidak stabil di banyak wilayah, di mana referendum dilaksanakan.

Di kedua wilayah itu, Donetsk dan Lugansk dengan jumlah penduduk sekitar 6,5 juta, kelompok pemberontak sudah menguasai gedung-gedung pemerintah dan bertempur melawan polisi dan pasukan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.

Beberapa insiden pertempuran kecil dilaporkan dari beberapa daerah, tetapi situasi tetap tenang. Pertempuran antara kelompok separatis dan tentara Ukraina kembali terjadi di sekitar stasiun televisi di luar kota Sloviansk, yang dikuasai pemberontak, beberapa waktu sebelum warga memberikan suara di TPS melewati jalan-jalan yang diblokir.

Di dekat Mariupol, di mana terjadi pertempuran besar pekan lalu, menurut keterangan pihak berwenang, hanya ada delapan TPS bagi setengah juta warga. Antrian sepanjang ratusan meter tampak di depan TPS, dan di sebuah TPS, pemberian suara bahkan dilakukan di atas trotoar.

Barat menanggapi pelaksanaan referendum dengan sanksi

Negara-negara barat mengancam akan menjatuhkan lebih banyak lagi sanksi atas Rusia di bidang energi, layanan keuangan dan teknik, jika Rusia terus melancarkan langkah yang dinilai barat sebagai upaya mendestabilisasi Ukraina.

Moskow selama ini menolak tuduhan ikut berperan dalam pemberontakan di Ukraina timur yang merupakan kawasan industri. Kremlin juga menyatakan tidak berambisi menganeksasi bagian Ukraina yang sebagian besar penduduknya berbicara bahasa Rusia. Moskow menganeksasi Krimea, setelah referendum diadakan Maret lalu.

Sabtu (10/05) Presiden Ukraina Oleksandr Turchynov menyatakan, pemisahan diri wilayah timur berarti kehancuran ekonomi negara dan wilayah itu. Sementara itu, Perancis dan Jerman melansir pernyataan bersama menyangkut situasi Ukraina. "Tuntutan kami adalah, pemilihan presiden diadakan di Ukraina tanggal 25 Mei, yang tidak dapat digugat lagi", kata Presiden Perancis Francois Hollande, dalam kunjungannya di Jerman.

ml/as (rtr, dpa, afp)