Reaksi Partai Atas Hasil Pemilu

PDI Perjuangan dan Hanura, dua partai politik yang perolehan suaranya anjlok dalam pemilu kali ini, sepakat untuk memperkarakan sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Legislatif. Ini salah satu kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan antara Ketua Umum Hanura, Wiranto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati.

Menurut Wiranto, kedua partai akan menggalang dukungan sejumlah partai lain untuk mengajukan langkah hukum atas pelanggaran pemilu, seperti semrawutnya Daftar Pemilih Tetap dan banyaknya pemilih yang tak terdaftar.

Ketua Umum Hanura Wiranto mengatakan, “Harus ada penyikapan yang lebih tegas terhadap apa yang terjadi pada saat kita melaksanakan Pemilu legislatif ini. Terutama, berbagai hal yang kita anggap, atau diduga menjadi penyebab. Bahwa pemilu sekarang ini banyak menyimpang dari prosedur yang berlaku, misalnya DPT yang kita anggap belum akurat, tapi kemudian kita masuk ke proses pemilu. Penyebarannya cukup luas, maka ini tentu perlu disikapi dengan tegas. Terhadap apa yang terjadi yang tentunya mengarah kepada prosedur hukum”

Meski demikian, baik PDIP maupun Hanura masih belum bersedia mengungkapkan langkah hukum yang akan dilakukan. Wiranto beralasan, masih akan merumuskan langkah tersebut, bersama sejumlah partai politik lain, seperti Blok Sembilan partai politik yang tergabung dalam poros penegak kebenaran.

Bagaimanapun, pertemuan dua calon presiden dari dua partai yang sejak awal menolak bergabung dengan partai pemerintah ini, santer disebut sebagai upaya menggagas koalisi untuk membendung calon Presiden Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Isyarat itu dikuatkan dengan rencana pertemuan petinggi Hanura dan PDIP dengan sejumlah petinggi partai lain.

Hari Sabtu ini, Megawati dijadwalkan bertemu dengan ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pembina Golkar Surya Paloh. Sementara, Wiranto dijadwalkan bertemu dengan ketua Umum PPP, Surya Dharma Ali.

Meski demikian, Sekjen PDIP, Pramono Anung menolak anggapan ini, “Intinya kita menyepakati untuk bertemu dengan beberapa partai partai lain dan tokoh tokoh yang ada karena melihat persoalan data mentah yang begitu luar biasa tingkat kesalahannya, sehingga perlu penyikapan terhadap hal itu. Dan PDIP termasuk yang paling mengedepankan secara hukum. Kita berfikir untuk kita betulkan DPT untuk persiapan Pemilu Presiden. Karena bagaimanapun tidak ada artinya kalau ini tidak diperbaiki.”

Pramono Anung berkelit? Mungkin. Tetapi tampaknya bukan kebetulan, jika sejumlah petinggi partai yang sedari awal menjauh dari lingkaran partai Demokrat akan bertemu. Anggapan ini nampaknya dikukuhkan oleh pernyataan yang dilansir Susilo Bambang Yudhoyono, “Saya sudah mendengar, memang ada partai politik yang “say no to partai Demokrat”, ya saya menghormati. Kemudian jauh hari, juga ada partai politik yang tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat. Itupun saya hormati hak politik dari partai politik itu.”

Jika isyarat itu benar, ini artinya, perkara pelanggaran pemilu nampaknya hanya akan menjadi pintu masuk pembentukan koalisi untuk Pemilu Presiden. Para pengamat memang memperkirakan, Pemilu Presiden kali ini akan diramaikan dengan manuver-manuver partai, terutama yang gagal mengusung calonnya karena gagal memperoleh cukup suara.

Zaki Amrullah

Editor: Edith Koesoemawiria