Perang Sulit Melawan Korupsi

Uang sogok di banyak negara di dunia sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Di institusi pemerintah, di proyek bangunan atau di rumah sakit, selalu saja uang disodorkan ke tangan sebelum dilakukan sesuatu. Saat ini 164 negara yang sudah meratifikasi konvensi PBB untuk memerangi korupsi. Guna mewujudkannya negara-negara melakukan upaya di tingkat nasional.

"Kami tahu banyak tentang korupsi, kami melancarkan upaya lebih gencar untuk memerangi korupsi, kami mengembangkan sarana lebih baik untuk memerangi korupsi," kata Alina Mungiu-Pippidi dari Hertie School of Governance di Berlin. "Tapi kami belum berhasil, melepaskan lebih banyak negara dari kasus korupsi. Di bidang ini kami mengalami stagnasi."

Pakar politik itu tahu, bagaimana PBB dan banyak pemerintah berupaya keras. Namun korupsi tidak mudah diatasi dan memerlukan banyak waktu. Itu juga ditunjukkan contoh Eropa Barat, dimana dibutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa mengatasi masalah tersebut.

Badan untuk Kerjasama Internasional Jerman GIZ mencoba negara-negara mitranya untuk membentuk masyarakat yang kritis. Dengan aktivitas penyuluhan, organisasi bantuan pengembangan Jerman itu ingin membuat warga peka untuk kasus korupsi, mengamati lebih cermat pekerjaan aktor-aktor pemerintah dan menuntut haknya masing-masing. "Kami di sana menemui mitra bicara yang punya kepentingan memerangi korupsi. Dengan pengalaman praktis yang kami miliki, kami dapat membantu di sana,“ kata Stephanie Teggemann, pimpinan sektor bidang anti korupsi dan integritas di GIZ. Menurut indeks persepsi korupsi CPI, yang setiap tahun dikeluarkan oleh organisasi Transparency International, Denmark, Finlandia dan Selandia Baru menempati posisi teratas. Ketiga negara di urutan paling bawah daftar CPI adalah Afghanistan, Korea Utara dan Somalia.

Contoh Bagus di Afrika

Botswana, Tanjung Verde dan Ruanda termasuk negara-negara Afrika yang paling berhasil dalam memerangi korupsi. Botswana adalah salah satu dari segelintir negara di dunia, yang dengan kekayaan alamnya tidak sampai memicu perkembangan korupsi yang tinggi. Menurut keterangan Alina Muniu-Pippidi dari Hertie Scholl, pertambangan berlian di negara di selatan Afrika itu bukan urusan pemerintah. Melainkan diserahkan kepada perusahaan asing, yang membayar persentase tertentu kepada negara.

"Dimana sumber daya alam dikelola oleh negara, keuntungannya tidak diberikan kepada rakyat, melainkan oleh kelompok elit,“ kata Mungiu-Pippidi. Karena itu lebih baik menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan, dengan mengambil kesepakatan yang sesuai dimana semua pihak memperoleh keuntungan.

Dimana Ruanda berhasil dalam perang melawan korupsi, cukup mengejutkan banyak orang, kata pakar politik Mungiu-Pippidi. Tapi ada alasan bagus mengapa negara itu berhasil mengatasi masalah tersebut. "Ruanda mengurangi banyak prosedur birokratis. Itu tidak hanya bagus untuk bisnis, melainkan juga bagi warga.“

Kini tinggal masalah, bagaimana dapat mengurangi sebanyak mungkin korupsi di berbagai negara. Menurut keterangan Gillian Dell dari Transparency International, korupsi harus diatasi dari berbagai sisi. Untuk itu mula-mula sistem hukum harus diperkuat. "Yudikatif memainkan peran kunci dalam perang melawan korupsi. Jika orang memiliki sistem hukum yang lemah, maka seluruh susunan rumah akan ambruk."

Menurut Gillian Dell, dua bidang lainnya yang amat penting dalam perang memerangi korupsi adalah media dan pendidikan. Melalui pekerjaan investigasi, media dapat berpengaruh besar dan masyarakat yang mendapat penjelasan juga merupakan keuntungan. "Ada kasus-kasus korupsi dimana misalnya harian Inggris The Guardian atau juga harian AS New York Times melakukan pekerjaan investigatif yang baik. Oleh karena itu pendidikan penting, sebab masyarakat terdidik dapat lebih kritis menghadapi korupsi.

Meminta Rincian Perhitungan

Korupsi juga mengancam bidang-bidang dimana bantuan amat diperlukan. Yakni di bidang politik pembangunan. Selalu saja terjadi uang bantuan mengalir ke saluran-saluran yang gelap. Oleh sebab itu pakar politik asal Berlin Mungiu-Pippidi menganggap pentingnya organisasi internasional memiliki strategi konkrit, untuk menghambat terjadinya korupsi dalam bantuan pembangunan.

"Misalnya orang dapat meminta kepada mitra kerjasama untuk mempublikasikan pengeluarannya." Maka donatur dapat secara terarah menutup kucuran dana, jika mereka menyadari bahwa dananya tidak sampai ke tempat yang seharusnya.