Pemerintah Jerman Tinjau Ulang UU Antiteror

Sebagai reaksi atas serangan teror 11 September 2001, di Jerman diberlakukan berbagai aturan baru untuk meningkatkan keamanan. Sebagian besar aturan ini berhubungan dengan pengumpulan data.

Sesuai aturan baru itu, aparat keamanan dan dinas rahasia Jerman mendapat wewenang lebih besar dalam mengumpulkan informasi. Mereka diijinkan mengumpulkan informasi dari bank dan pos, dari data-data yang tersimpan di perusahaan telekomunikasi dan dari perusahaan penerbangan.

Sejak itu muncul debat tentang keamanan versus privasi. Sejauh mana aparat keamanan berhak mengumpulkan data tentang warganya.

Untuk meninjau ulang berbagai aturan itu, pemerintah menetapkan sebuah komisi ahli yang akan bekerja selama enam bulan, terhitung mulai 28 Januari 2013. Politisi partai FDP, Burkhard Hirsch menerangkan kepada Deutsche Welle, undang-undang antiteror yang diberlakukan setelah 11 September 2001 memang diputuskan dengan cepat karena tuntutan situasi. Apakah aturan itu memang efektif menghindari serangan teror, hal itu yang akan diperiksa lagi.

”Kemungkinan untuk melakukan pengawasan dan penahanan sebelum terjadi tindakan kriminal memang waktu itu diperluas. Tujuannya untuk mengenali dan menghadapi secara cepat ancaman yang muncul dari terorisme dan ekstremisme,” kata Burkhard Hirsch.

Ia menambahkan, kebijakan ini telah membawa perubahan besar pada cara kerja polisi dan dinas rahasia. Karena itu sekarang perlu ditinjau lagi, apakah berbagai kebijakan yang represif itu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan prinsip negara hukum, atau justru mengarah pada pembentukan sebuah negara polisi.

Kapan tindakan kriminal dimulai?

Perubahan undang-undang keamanan di Jerman selama sepuluh tahun terakhir memang sering menjadi obyek tinjauan hukum. Tapi itu dilakukan satu persatu sesuai kasusnya. Belum ada peninjauan hukum secara menyeluruh. Bidang yang sensitif misalnya dalam hubungan antara keamanan dan perlindungan data pribadi.

Yang paling sering jadi tema perdebatan adalah penyimpanan data dari percakapan telpon dan jalur komunikasi lain seperti email, internet dan sms. Sebagian kalangan ingin agar semua data telekomunikasi disimpan untuk jangka waktu tertentu, karena mungkin saja terlacak persiapan aksi teror.

Tapi kalangan yang lain menolak penyimpanan data telekomunikasi secara umum karena ini sama saja dengan penyadapan. Padahal penyadapan baru boleh diijinkan kalau memang ada indikasi akan terjadi tindakan kriminal.

Komisi yang memeriksa undang undang antiteror bekerja di sektor yang cukup sensitif. Mereka misalnya akan memeriksa undang-undang dinas rahasia "Verfassungsschutz". Setelah serangan 11 September, dinas rahasia mendapat wewenang khusus.

Perusahaan penerbangan, pos dan telekomunikasi harus memberikan data-data mereka kepada dinas rahasia. Tujuannya untuk mengawasi orang yang dicurigai sedang mempersiapkan serangan teror. Transaksi keuangan orang yang dicurigai diawasi dengan lebih ketat. Selain itu, komisi peninjau juga akan memeriksa undang-undang kepolisian yang mengatur tentang pemantauan kelompok ekstrim.

Warisan masa lalu

Sistem keamanan Jerman merupakan warisan dari masa lalu. Itu sebabnya, aturan keamanan akan ditinjau oleh tim ahli independen dalam komisi peninjau.

Salah seorang diantaranya adalah Profesor Heinrich Amadeus Wolff yang mengajar di Frankfurt-Oder dan Dublin. Wolff menerangkan kepada Deutsche Welle, sistem keamanan Jerman memang dibuat setelah tahun 1945 oleh sekutu yang menang perang. Dari pengalaman sejarah, pihak sekutu tidak mau ada dinas rahasia yang terlalu kuat. Itu sebabnya, sekutu yang menang perang menetapkan, Jerman sebaiknya tidak memiliki polisi rahasia dan polisi federal yang terlalu kuat.

Dalam konteks negara federasi, pembagian wewenang antara pemerintahan federal dan negara bagian selalu menjadi masalah. Di sektor keamanan, negara bagian mempunyai wewenang sangat besar dalam undang-undang kepolisian. Sedangkan pemerintah federal punya wewenang lebih besar dalam lembaga dinas rahasia.

Akibatnya, pemerintah federal punya kepentingan untuk menjadikan setiap kasus penting sebagai kasus dinas rahasia, karena ia memiliki wewenang lebih besar. Adu kepentingan seperti ini yang sekarang perlu diperhatikan oleh komisi peninjau. Waktu mereka untuk bekerja tidak terlalu banyak.

Tekanan waktu menjelang pemilu

Tim ahli di komisi peninjau bekerja di bawah tekanan waktu. Pembentukan komisi peninjau sebenarnya sudah diputuskan bulan Agustus tahun lalu. Menurut jadwal saat itu, ada waktu satu tahun untuk memeriksa undang-undang antiteror. Tapi karena berbagai hal, pembentukannya baru rampung sekarang. Bulan September mendatang akan dilangsungkan pemilihan parlemen. Jadi komisi ini tidak punya banyak waktu lagi.

Menurut Profesor Heinrich Amadeus Wolff, pertengahan tahun depan kampanye pemilu akan mencapai puncaknya, sehingga diskusi yang obyektif sudah tidak mungkin dilakukan lagi.

”Ini bukan kondisi yang baik, bahwa sebuah komisi ahli, yang akan merintis langkah awal untuk sebuah pembaruan, dibentuk hanya enam bulan sebelum masa legislasi berakhir. Selain itu ia juga melihat ”bahaya, bahwa komisi ini hanya menjadi instrumen birokratisasi”.

Ahli terorisme ekstrim kanan Anetta Kahane dari Yayasan Antonio-Amadeu setuju dengan pandangan ini. ”Pemerintah Jerman memang sering membentuk berbagai komisi. Tapi biasanya hasilnya tidak banyak.”

Yayasan Antonio-Amadeu aktif dalam berbagai proyek untuk memerangi terorisme ekstrim kanan dalam kehidupan sehari-hari. Anetta Kahane memberi contoh kasus pembunuhan ekstrim kanan oleh sel teror Zwickau, yang baru terungkap sepuluh tahun kemudian. Kalau waktu dulu berbagai petunjuk yang datang dari masyarakat benar-benar ditanggapi serius, polisi sebenarnya sudah bisa bereaksi jauh sebelumnya.

Penguatan mekanisme pertahanan masyarakat sipil

Anetta Kahane mengingatkan, banyak kesalahan pengusutan yang dulu terjadi tidak bisa dicegah oleh aturan-aturan yang lebih ketat. ”Akhir tahun 90-an yang penting adalah menyebar luaskan pada masyarakat bahwa di Thüringen ada kelompok neonazi yang sangat aktif, yang sebagian bekerjasama dengan dinas rahasia.”

Ia selanjutnya menceritakan: ”Semua kolega saya waktu itu punya pengalaman yang sama. Kami mencoba berbicara kepada publik dan politisi, bahwa ada kedekatan antara kelompok neonazi dan dinas rahasia. Tapi kami hanya diberitahu, bahwa semua itu memang sudah diatur dan tidak bermasalah.”

Karena itu Anetta Kahane menuntut agar ada kerjasama yang lebih baik antara aparat keamanan dan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang saat ini sudah bekerja. Aparat keamanan dan lembaga masyarakat sipil harus bekerja sebagai mitra yang setara.