Oposisi Thailand Akan Tunjuk Pemerintahan Baru

Para pengamat memperingatkan bahwa langkah para demonstran kemungkinan akan membuat marah para pendukung pemerintah, menimbulkan kecemasan mengenai kekerasan lebih lanjut yang akan mendorong negara itu ke krisis yang semakin dalam.

“Besok (Jumat) kami akan mengambil langkah menuju penunjukkan sebuah pemerintahan baru,” kata juru bicara demonstran Akanat Promphan.

“Setelah keputusan mahkamah konstitusi kemarin, kami memutuskan untuk melanjutkan rencana kami… pemerintah telah kehilangan seluruh legitimasi dan pengakuan untuk memerintah negeri.”

Masih belum jelas apa dasar hukum yang mereka pakai untuk menjalankan rencana itu, tapi Akanat mengatakan bahwa konstitusi Thailand mempunyai sebuah pasal yang memungkinkan penunjukan sebuah badan pemerintahan baru oleh Senat.

Provokasi terhadap kaus merah

Pembentukan sebuah pemerintahan baru oleh kelompok anti pemerintah ”adalah sebuah garis merah yang tidak boleh diseberangi,” kata akademisi yang berbasis di Thailand David Streckfuss.

"Kaus Merah akan bangkit besar-besaran,“ kata dia merujuk kepada para pendukung Shinawatra yang akan menggelar unjuk rasa pada Sabtu mendatang di pinggiran Bangkok.

Pemimpin protes anti pemerintah, telah bersumpah akan melakukan “perjuangan terakhir” pada hari Jumat, tanpa memberikan keterangan rinci mengenai rencana mereka.

Sumpah mereka ini muncul sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Yingluck dari jabatannya karena tuduhan menyalahgunakan kekuasaan pada 2011 terkait pemindahan para pejabat pemerintahan.

Partai Puea Thai yang berkuasa menunjuk wakil perdana menteri dan menteri perdagangan -- Niwattumrong Boonsongpaisan – sebagai pengganti Yingluck.

Partai ini menuduh pengadilan “berkonspirasi” menentang pemerintahan, yang banyak menterinya merupakan loyalis Thaksin Shinawatra – kakak Yingluck, milyuner bekas perdana menteri yang kini tinggal di pengasingan untuk menghindari penjara karena kasus korupsi, sebuah tuduhan yang selama ini selalu dibantah oleh Thaksin yang menyebut pengadilan itu bermuatan politik.

ab/hp (afp,ap,rtr)