1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Mencari Menteri Bebas Korupsi

21 Oktober 2014

Nama sudah di tangan. Namun kini terpaksa dipertimbangkan lagi. Sejumlah nama calon menteri yang diusulkan, dianggap "bermasalah" oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

https://p.dw.com/p/1DZEY
Foto: Getty Images/Ulet Ifansasti

Presiden Joko Widodo mengevaluasi kembali nama-nama menteri yang dipilih untuk duduk dalam kabinetnya, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkat kekhawatiran atas beberapa kandidat yang diduga "bermasalah" atau "berpotensi bermasalah." Ada beberapa nama yang rekam jejaknya diberi warna merah dan oranye oleh KPK. Sedianya, Joko Widodo diperkirakan akan mengumumkan kabinetnya sedini mungkin setelah dilantik.

Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang juga dimintai bantuan oleh Jokowi -JK untuk menelusuri rekam jejak calon menteri menyebutkan, dari nama calon menteri itu, ada calon dari profesional dan dari partai politik. Kepala PPATK M. Yusuf mengatakan, nama-nama yang berlatarbelakang profesional, tidak bermasalah.

Pemerintahan bersih

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyebut pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan cara menyaring calon menteri yang berintegritas.

Joko Widodo-Jusuf Kalla berkeinginan agar pemerintahan yang dipimpinnya bersih dari skandal korupsi. Seperti diketahui, tiga menteri dalam kabinet mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjerat dalam kasus korupsi.

Pembuatan tiga kriteria pencalonan menteri dibantu tim transisi. Kriterianya: tidak memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, anti korupsi dan sensitif gender. Namun, tim tidak ikut menyeleksi nama calon menteri, karena dianggap hal tersbeut sudah masuk ke ranah politik.

KPK dan PPATK telah memberikan hasil rekam jejak 43 kandidat menteri Jokowi-JK. Dari 43 nama tersebut, Jokowi dan JK kemudian memilih 33 figur untuk mengisi kursi kabinetnya.

Dari para menteri, 18 berasal dari kalangan profesional dan 15 perwakilan parpol pendukung koalisi. Jokowi juga menegaskan kembali, para menteri yang berasal dari parpol tak boleh rangkap jabatan.

Rupiah menguat

Menjelang dan seiiring dengan pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla, nilai tukar Rupiah mengalami penguatan. Rupiah diperkirakan akan terus menguat hingga Presiden Joko Widodo mengumumkan menteri-menterinya.

Kalangan analis memperkirakan, selain menunggu pengumuman kabinet Jokowi, investor juga menanti kepastian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

ap/ml (ap/rtr/cnn)