1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Marzuki Darusman Tentang Apartheid dan Rejim Teror Korea Utara

Andy Budiman7 Februari 2013

Pelapor khusus PBB asal Indonesia mendesak badan dunia itu membawa Korea Utara ke Pengadilan Internasional. Pemerintah dan elit negara itu dianggap bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan.

https://p.dw.com/p/17Zxv
Foto: AP

Pemerintah Korea Utara dikenal sebagai rejim yang masih mempertahankan cara-cara teror untuk berkuasa. Di negara yang sangat tertutup itu, dunia hanya secara samar mendapatkan informasi tentang adanya praktek kerja paksa, penyiksaan, pembunuhan hingga kelaparan yang diduga membuat jutaan orang mati.

Marzuki Darusman adalah mantan Jaksa Agung dan Ketua Komnas HAM Indonesia yang kini menjadi pelapor khusus PBB untuk urusan Korea Utara. Dia memikul tanggung jawab untuk memonitor negara paling misterius di dunia itu.

“Pendekatan politik telah gagal, saatnya kita bawa ke wilayah hukum” kata Marzuki Darusman kepada Deutsche Welle, mengungkapkan tekadnya membawa Korea Utara ke Pengadilan Internasional.

Kesimpulan yang keras ini, membuat utusan Korea Utara di PBB So Se Pyong marah, dan menuding Marzuki Darusman sebagai boneka yang mewakili kepentingan barat.

Tapi Marzuki Darusman jalan terus. “Ini adalah sistem apartheid modern,“ kata Marzuki Darusman menggambarkan kehidupan masyarakat Korea Utara di bawah rejim Stalinis Kim Jong-un.

Deutsche Welle

Bagaimana situasi di Korea Utara?

Marzuki Darusman

Dari berbagai laporan dan dokumen kami menemukan sembilan jenis pelanggaran, antara lain: penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan semena-mena dan diskriminasi. Penyiksaan adalah bagian keseharian, itu adalah bagian dari sistem. Itu adalah metode (yang diterapkan negara-red). Kami menerima laporan mengenai kamp konsentrasi: mereka yang dihukum kerja paksa di pertambangan atau pertanian dalam kondisi sangat mengenaskan dan tingkat kematian sangat tinggi karena kekurangan gizi dan kelaparan. Mereka yang dikirim kerja paksa bukan hanya para pelarian, tapi juga anggota keluarganya. Ada ratusan ribu orang dikirim ke kamp konsentrasi. Keseluruhan sistem tata negara Korea Utara dibangun atas dasar pengingkaran hak asasi rakyatnya, kecuali untuk satu golongan elit inti yang dipilih oleh rejim

Deutsche Welle

Siapa golongan terpilih itu?

Marzuki Darusman

Terutama anggota partai, tentara, pemerintahan dan para ilmuwan. Segala kemudahan kekuasaan dan kehidupan berlimpah dinikmati golongan elit yang hidup jauh di atas standar kehidupan rakyat lainnya. Mereka menikmati jaminan hidup. Kalau terjadi kelapanan, mereka diutamakan. Terutama keluarga pimpinan (Keluarga Kim Jong-un-red) yang menikmati kemudahan akses pendidikan serta pekerjaan di pemerintahan, partai atau militer. Ini golongan elit yang paling dipercaya rejim.

Deutsche Welle

Selain itu, ada golongan apa lagi di Korea Utara?

Marzuki Darusman

Golongan kedua adalah golongan peragu: keturunan tuan tanah pada masa penjajahan Jepang yang hingga kini masih diawasi gerak-geriknya. Para keturunan ini harus menanggung beban politik yang dibawa orang tua dan pendahulu mereka sebagai tuan tanah pada masa kolonialisme. Kelompok terakhir disebut kelompok musuh yakni para petani dan pekerja.

Deutsche Welle

Apa yang terjadi pada kelompok paling bawah yang dimusuhi pemerintah ini?

Marzuki Darusman

Mereka hidupnya bergantung penuh dari kemurahan hati negara melalui sistem distribusi makanan atau kebutuhan hidup lainnya. Tak ada satu kebutuhan hidup yang tidak dikuasai negara. Kini sistem pembagian makanan memang mengalami kemacetan, karena tidak ada makanan yang bisa dibagikan. Dalam situasi ini, yang paling menanggung akibat adalah para orang tua, perempuan dan anak-anak karena mereka kaum paling lemah dari golongan petani dan pekerja yang ada dalam posisi anak tangga paling bawah di Korea Utara. Jadi kalau mau digambarkan, ini adalah sebuah sistem apartheid modern

Deutsche Welle

Apakah Korea Utara akan runtuh?

Marzuki Darusman

Orang mengira Korea Utara besok atau lusa akan runtuh. Keadaan memang memburuk dan dalam jangka panjang sistem ini tidak akan bisa bertahan. Tapi tidak akan runtuh dalam waktu dekat. Ini adalah negara yang menerapkan sistem Stalinis (bekas orang kuat Uni Soviet-red) yang menerapkan represi yang luas tapi saat itu bisa meluncurkan Sputnik ke ruang angkasa. Korea Utara ini sama: menerapkan sistem yang menekan rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain mampu meluncurkan peluru kendali. Ada tiga prioritas nasional Korea Utara: pertama militer, kedua militer, juga prioritas ketiga adalah militer. Itu adalah doktrin negara.

Deutsche Welle

Bagaimana kondisi Korea Utara di bawah Kim Jong-un?

Marzuki Darusman

Keadaaan ekonomi sangat memprihatinkan. Belakangan ada tanda-tanda munculnya sistem paralel, yakni sistem ekonomi pasar, di mana terjadi tukar menukar hasil tanaman di halaman belakang rumah para petani kecil. Ini terjadi di mana-mana dan tidak bisa ditahan oleh rejim, meski pasar adalah hal terlarang. Semakin luas pasar ini berkembang, menunjukkan bahwa kondisi semakin buruk, karena artinya negara tidak mampu lagi mengurusi rakyat. Kondisi hak asasi manusia juga memburuk jika kita ukur dari jumlah pelarian yang meningkat serta laporan mengenai kondisi di kamp-kamp penahanan.

Deutsche Welle

Apakah pengawasan rejim Kim Jong-un lebih ketat dibanding mendiang ayahnya (Kom Jong-il-red)?

Marzuki Darusman

Agak sulit mengukur apakah semakin ketat, karena sudah sangat ketat. Mau diperketat bagaimana lagi? Sistem ini sudah begitu lama, bahkan rakyat Korea Utara sebetulnya ikut membantu berlakunya sistem ini karena mereka begitu patuh dan taat, sehingga penguasa hanya perlu mempertahankan saja metode represi yang berlaku sekarang, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka bertahan puluhan tahun ke depan.

Deutsche Welle

Apakah mungkin membawa elit Korea Utara ke pengadilan HAM Internasional?

Marzuki Darusman

Itu nanti tugas Dewan HAM PBB untuk memastikan. Setelah 10 tahun hanya menghasilkan resolusi tanpa penyelesaian apakah perlu ada mekanisme penyelidikan yang lebih luas. Kalau itu dilakukan, maka kemungkinan itu ada. Karena kini ada pemahaman bahwa ada pelanggaran yang bisa memenuhui syarat, yaitu: pidana melawan kemanusiaan. Pendekatan selama ini masih berdimensi politik. Menurut saya sudah waktunya bergeser dari politik ke hukum internasional. Itu yang belum pernah dilakukan. Selama ini Korea Utara sering berdalih kenapa hanya mereka yang dipersoalkan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di banyak negara lain pelanggaran HAM terjadi karena negara tidak berfungsi. Tapi dalam kasus Korea Utara: ini adalah negara yang gagah perkasa.