Mahkamah Konstitusi Jerman Terbitkan Keputusan mengenai Penyelidikan Online

Ketua Mahkamah Konstitusi Hans-Jürgen Papier menyatakan dalam vonis mengenai penyelidikan secara online, memata-matai komputer pribadi melanggar hak privasi. Namun di masa depan, tentu saja tindakan tersebut dapat dilakukan jika syarat-syarat hukumnya terpenuhi. Untuk itu, menurut Papier, berlaku ungkapan "kenyataan tertentu yang menunjukkan adanya ancaman bahaya dalam sebuah kasus terhadap sarana hukum yang sangat penting." Lebih lanjut Papier mengatakan, "Yang dimaksud sarana hukum yang sangat penting di sini adalah jiwa, kehidupan, dan kebebasan individu. Yang lebih penting lagi adalah barang yang menyangkut kehidupan orang banyak, eksistensi sebuah negara atau dasar eksistensi manusia." Formulasi rinci semacam itu tidak terdapat dalam hukum negara bagian Nordrhein Westfalen, tempat bermukim penggugat yang berhasil memenangkan gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya kasus tersebut, untuk pertama kalinya "hak dasar atas jaminan kerahasiaan dan integritas sistem teknologi informasi" dikukuhkan dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jerman Papier tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan itu. Sementara Menteri dalam Negeri Jerman Wolfgang Schäuble memandang keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai pengakuan terhadap haluannya dalam perang melawan teror. Dalam pernyataan persnya, Schäuble menyimpulkan otoritas para pakar dan anggota kepolisian dapat ditingkatkan secepat mungkin. Schäuble menganggap amandemen undang-undang Jawatan Kriminal Jerman dalam tema perang anti teror harus dilakukan. Schäuble menggambarkan pembicaraan kontroversialnya dengan petugas khusus Badan Perlindungan Data Jerman Peter Schaar. Schäuble mengatakan, "Makanya saya setuju, bahwa kami tidak begitu saja menghapuskan data, tapi disimpan dahulu. Tapi pertanyaannya, 'siapa yang mendapatkan akses ke data tersebut?' yang diatur sangat ketat. Pelacakan secara hukum dan pencegahan bahaya oleh kepolisian dalam kasus yang meragukan harus diputuskan oleh hakim yang berkaitan dengan kasus khusus apakah data itu dapat diakses atau tidak." Keinginan Schäuble setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi di Karlsruhe dapat terpenuhi, paling tidak Partai Sosial Demokrat SPD setelah mula-mula menolak, kini menunjukkan kesediaannya untuk menerima usulan Schäuble mengenai penyelidikan online, jika hal itu tidak melanggar tafsiran konstitusi. Mantan menteri dalam negeri Gerhart Baum dari Partai Demokrat Liberal FDP yang juga menentang usulan Schäuble, menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai "kasus melawan negara yang mengawasi segala tindakan warganya". Kubu oposisi seperti Partai Hijau, Partai Kiri dan Partai Demokrat Liberal FDP juga menyatakan puas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. (ls)