1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

KPK di Ujung Tanduk, Istana Utus Tim Tujuh

26 Januari 2015

Perselisihan KPK versus Polri memasuki babak selanjutnya. Setelah Bambang dan Pandu, kini Abraham Samad juga dilaporkan ke Bareskrim. Sementara itu Istana Negara mengutus tim tujuh buat mengurai konflik.

https://p.dw.com/p/1EQRF
Widodo mit Abraham Samad KPK Leiter Archiv Juni 2014 Jakarta
Foto: picture-alliance/epa/B. Indahono

Aroma tak sedap berembus dari Istana Negara. Di tengah perselisihan maut antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Indonesia, beredar isu Presiden Joko Widodo akan segera melantik Budi Gunawan sebagai kapolri baru, pada Senin (26/01/15).

Bisa dipastikan isu tersebut cuma isapan jempol belaka, tapi memperjelas betapa gentingnya suasana di Jakarta.

Istana Negara saat ini telah mengutus tim independen buat mengurai kericuhan antara dua lembaga tersebut. Tim yang dipimpin oleh bekas Wakapolri Oegroseno itu beranggotakan sederet pakar hukum ternama, antara lain Jimly Asshidique dan bekas ketua umum Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

"Kami diminta memberikan masukan terkait dengan masalah dan hubungan antara KPK dan Polri, termasuk juga personel Polri dan KPK yang menghadapi proses hukum. Kami diundang atas pribadi," ujar Jimly Asshidique, kepada Tempo.

Oegroseno dkk. dituntut mencari jalan keluar dari kisruh tak berujung antara dua lembaga negara itu. Namun begitu hingga kini tim tujuh belum mendapat mandat resmi dari Istana Negara. Sebab itu Jimly Asshidique meminta presiden menerbitkan Keppres sebagai landasan hukum.

Kriminalisasi KPK Berlanjut

Pembentukan tim tujuh adalah langkah positif pertama yang diambil Istana Negara sejak kisruh bermula awal Januari silam. Sebelumnya Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, mendulang hujan kritik lantaran sejumlah komentarnya yang dinilai berat sebelah dan cendrung memojokkan KPK.

Sementara itu, gelombang tudingan terhadap pimpinan KPK terus bergulir. Setelah Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kasus perampasan saham, kini Abraham Samad juga terancam nasib serupa.

Mabes Polri mengatakan pihaknya menerima laporan ihwal pertemuan Samad dengan sejumlah tokoh senior PDIP saat penjaringan calon wakil presiden tahun lalu. Samad juga dituding menawarkan bantuan kepada Emir Moeis, politisi PDIP yang sedang berpekara dengan KPK.

Bambang Widjojanto sendiri telah melayangkan surat pengunduran diri sementara selama kasusnya masih berproses.

KPK tidak tinggal diam. Kuasa hukum Bambang, Usman Hamid, mengatakan pihaknya akan melaporkan balik politisi PDIP, Sugianto Sabran, ke mabes polri. Sabran adalah tokoh yang melaporkan Bambang ke Bareskrim.

rzn/yf (ap,rtr,tempo,antara)