Korban Konflik Myanmar Terus Bertambah

Warga bergegas melarikan diri, menyusul kerusuhan terkini yang berlangsung di negara bagian Rakhine, Myanmar. Kerusuhan juga melanda kawasan itu pada Juni lalu, yang berujung pada perpecahan di antara masyarakat. Akibatnya, puluhan ribu warga etnis Rohingya terpaksa menghuni kamp-kamp pengungsian.

Insiden terbaru memakan korban jiwa lebih dari 100 orang, yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan. Pejabat setempat mendesak diberlakukannya status darurat untuk mengantisipasi berlanjutnya ketegangan di wilayah tersebut.

Sementara itu pasukan keamanan setempat mengerahkan kekuatan mematikan untuk menghentikan kekerasan sektarian antara kaum Buddish dan Muslim terburuk tahun ini.

PBB Angkat Suara

Hari Jumat (26/10) PBB merespon insiden berdarah tersebut dengan peringatan keras. PBB menekankan, reformasi Myanmar terancam kerusuhan berlanjut etnis Rakhine dan Rohingya, “Serangan main hakim sendiri, ancaman-ancaman penuh target dan retorika ekstrimis harus dihentikan,“ ujar juru bicra Sekjen PBB ban Ki Moon dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Yangon.“Jika hal ini tak kunjung beresm maka proses reformasi yang diorong pemerintah akan mengalami kehancuran.“

Presiden Myanmar Thein Sen dipuji atas upayanya mereformasi rezim sebelumnya, termasuk upaya pelepasan para tahanan politik dan pemilu yang akan diikuti tokoh oposisi Aung San Suu Kyi.

Namun kekerasan di Rakhine telah menjadi rintangan keras dalam proses reformasi. Media pemerintah pada hari Jumat (26/10) menyebutkan kerusuhan ini mencabik citra nasional yang tengah dibentuk dalam masa transisi dari rezim sebelumnya yang otoriter.

Kekerasan terjadi, ketika “komunitas internasional mengawasi,“ demikian bunyi pernyataan yang ditandatangani pejabat kepresidenan.

Imigran Ilegal

800 ribu warga etnis Rohingya selama ini dipandang pemerintah sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Mereka bahkan disebut sebagai Bengalis atau orang Bangladesh oleh warga Myanmar.

Kekerasan terbaru dipandang sebagai tantangan serius bagi pemerintah. Organisasi-organisasi Islam terbesar di negara itu bahkan membatalkan perayaan Idul Adha, yang dimulai pada hari Jumat (26/10).

Kecaman Internasional

Bersama dengan PBB, pemerintah Amerika Serikat serta merta mengecam aksi kekerasan itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland memperingatkan kedua belah pihak yang bertikai untuk menahan diri dan segera menghentikan segala serangan.

Pihak keamanan bersiaga, terutama di kawasan wisata Mrauk U dan Kyaukpyu, yang juga merupakan lokasi sambungan pipa gas Myanmar ke Cina.

Ketegangan Menurun

Salah seorang warga Rakhine Tun Tun yang berdomisili di Mrauk U mengatakan, pada hari Jumat (26/10) ini, ketegangan di kotanya sedkit mereda, “Kondisi kebih tenang, kami mendengar bahwa pasukan keamanan telah ditambah dari ibukota ke Mrauk U.” Tun Tun menambahkan, sejak pecahnya aksi kekerasan, beberapa toko ditutup.

Puluhan ribu orang mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsian, setelah perpecahan antara kedua kelompok masyarakat semakin meruncing.

Masyarakat tanpa kewarganegaraan Rohingya, yang berbicara dengan dialek Bengali yang mirip dengan warga di negara tetangganya Bangladesh diakui PBB sebagai salah satu kelompok minoritas di muka bumi ini.

Pada hari Kamis (25/10), Bangladesh mengerahkan patroli di sepanjang sungai di perbatasan dengan Myanmar, di tengah laporan maraknya kapal-kapal yang mengangkut warga Rohingya melarikan diri dari konflik itu.

Bangladesh pada Juni lalu menangguk kecaman yang dilontarkan PBB, setelah memulangkan kembali kapal yang dijejali warga Rohingya, dengan sebagian besar penumpangnya merupakan perempuan dan anak-anak.

rtr/afp/AP