1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Kebijakan Ekonomi Jokowi Tuai Protes

Hendra Pasuhuk19 Juni 2015

Di luar negeri, Presiden Jokowi berusaha menggaet investasi besar dari Jepang dan Cina. Di dalam negeri, pemerintah tiga bulan lalu mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

https://p.dw.com/p/1EzTv
Foto: Reuters/Feng Li

Maret 2015. Pemerintahan Jokowi akhirnya mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar untuk daerah di luar Jawa, Madura dan Bali. Kenaikan harga masing masing Rp 500 untuk kedua jenis BBM itu.

Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Widhyawan Prawiraatmaja mengatakan, kenaikan harga itu sudah disesuaikan dengan melihat perkembangan dan penyesuaian harga berdasarkan biaya dasar.

"Ada beberapa hal yang dilihat, seperti pajak, pajak daerah, biaya pengolahan dan distribusi," kata Widhyawan dalam sebuah diskusi di Jakarta (29/03).

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, kenaikan harga BBM itu antara lain disebabkan nilai Rupiah yang melemah.

"Kita tahu Rupiah sekarang masih Rp 13.000 lebih per Dolar AS, minyak juga naik lagi," kata Jusuf Kalla seperti dikutip kantor berita Antara.

Tarif angkutan umum tak boleh naik

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menegaskan, Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) tidak akan menaikkan tarif angkutan umum sehubungan dengan kenaikan harga BBM.

"Tidak bakalan naik," tandas Jonan di Istana Negara kepada wartawan hari Senin (30/03).

Indonesien Benzin Tankstelle von Pertamina in Jakarta
Foto: R. Gacad/AFP/Getty Images

Menurut Jonan, tarif angkutan umum sudah naik beberapa waktu yang lalu, sehingga saat ini tidak perlu naik lagi.

Jonan menerangkan, mengenai tarif angkutan umum di daerah, pengaturannya dikembalikan ke masing-masing Pemerintah Daerah. Tapi dia meminta para wali kota, bupati, dan gubernur untuk tidak menaikkan tarif angkutan.

Di beberapa kota, berbagai kelompok mahasiswa menggelar aksi memrotes kenaikan harga BBM yang dinilai menyulitkan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Jokowi cari investor dari Jepang dan Cina

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Sofyan Djalil mengaku Indonesia berhasil menarik investasi ketika dirinya bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri lain berkunnjung ke Jepang dan China.

Dia menerangkan, ada lebih dari 1200 perusahaan Jepang yang sudah menyatakan minatnya masuk Indonesia.

"Semangat Jepang luar biasa untuk menanamkan investasinya. Mereka bilang, Indonesia bisa menjadi basis produksi untuk ekspor," kata Menko Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (30/03)

Perusahaan otomotif Jepang, Toyota, bahkan sudah mulai melakukan investasi senilai Rp 20 triliun sampai tahun 2018.

Sementara di Cina, pertemuan bisnis juga menghasilkan respon positif. Kebanyakan investor Cina ingin menanam modal di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tambahnya.

Menko Sofyan Djalil meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lebih aktif lagi menjaring investor asing.

"Kendalanya selama ini adalah implementasi atau realisasi yang tidak cukup besar. Itu tantangan BKPM dan pemerintah, untuk menarik minat investor ke sini," tandasnya.