1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Indonesia Jelang Pemilu

7 Juli 2009

Sekitar 176 Juta warga Indonesia, hari Rabu ini akan menyalurkan suara untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden periode 2009 - 2014.

https://p.dw.com/p/Ij5q
Foto: AP

Pemilihan presiden kali ini, digelar ditengah ancaman semrawutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU. Sampai Selasa sore, tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto yang mendata ulang DPT, menemukan sejumlah pemilih ganda, antara lain dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seperti dinyatakan tim sukses Mega-Prabowo, Fadli Zon: “Ditemukan DPT pemilih ganda, sebanyak 4,6 juta tersebar di 70 kabupaten kota di 6 propinsi, yaitu Jatim, Jateng, DIY, Bali, Jabar, Banten, DKI dan Kaltim. Kemudian beberapa kabupaten kota serta propinsi yang diperiksa ternyata datanya ada yang tidak bisa kami buka yaitu Jakarta Timur, NTB dan beberapa yang lain”

Pemeriksaan terhadap DPT KPU ini, dilakukan kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto, setelah munculnya pengaduan tentang banyaknya pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan, dugaan adanya daftar pemilih ganda. Lebih jauh tim sukses pasangan Jusuf Kalla–Wiranto, Rully Chairul Azwar mendesak, agar KPU segera mencoret nama-nama pemilih yang bermasalah tersebut. Dikatakannya: “Ini baru 69 dari sekitar 471 kabupaten kota, artinya apa yang mampu kami sampaikan, maksimal segini, karena waktunya tidak cukup. Harapan kami, selebihnya dari kabupaten kota yang belum sempat kami verifikasi, juga dikirimkan satu perintah kepada KPU setempat untuk menyisir sendiri. Karena kami yakin, semua kabupaten kota dalam temuan kami itu tidak ada yang bersih, pasti ada masalah, baik NIK ganda atau NIK dan nama ganda “

Komisi Pemilihan Umum memastikan akan segera menindaklanjuti temuan ini. Meski ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari, menyatakan belum sepenuhnya mengakui temuan itu. Menurutnya: “Pembuktian gandanya nanti dieksekusi di lapangan. Kalau hanya NIK dan nama ukurannya, itu masih belum cukup. Jadi untuk menyimpulkan apakah ini ganda atau tidak nanti yang di daerah yang tahu. Kecuali kalau ada 4 variabel, Pertama, nama. Kedua, NIK. Ketiga, tempat tanggal lahir. Keempat, alamat. Kalau ini sama maka potensi gandanya 50 persen keatas. Tapi kalau hanya NIK, saya sudah katakan, banyak sekali warga yang tidak punya NIK. Jadi untuk mengambil kesimpulan apakah itu ganda atau tidak, eksekusinya di lapangan.”

Persoalan DPT sebelumnya juga terjadi dalam pemilu legislatif lalu, yang berlanjut dengan hak angket DPR dan gugatan hukum di pengadilan. Kasus DPT dalam pilpres kali ini, juga memicu Mahkamah Konstitusi mengijinkan penggunaan KTP dan paspor bagi warga yang tidak masuk dalam DPT untuk menyalurkan suaranya.

Sejauh ini tidak ada angka resmi, menyangkut jumlah DPT pilpres yang bermasalah itu. Meski demikian sejumlah kalangan mengkhawatirkan, persoalan ini akan memicu gugatan pemilu. Selain masalah DPT, persoalan logistik pemilu juga dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemilu di sejumlah wilayah di Papua.

Walaupun demikian ketua KPU Hafiz Al Ansyari, dalam pidato Selasa malam yakin, bahwa pemilihan presiden kali ini akan berjalan lancar. “Kami percaya, apabila seluruh komponen bangsa telah melaksanakan tugas dan perannya masing masing dengan baik. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik itu penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, peserta dan masyarakat pemilih. Maka dapat dipastikan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden akan terlaksana dengan baik”

Pilpres kali ini merupakan pemilu langsung kedua, bagi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini sejak era reformasi. Sebelumnya presiden dipilih oleh MPR hasil pilihan rakyat.

Ratusan ribu TPS akan mulai dibuka dalam beberapa jam ke depan, bagi warga untuk memilih satu dari tiga pasangan capres yang tampil. Yaitu Megawati-Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto.


Zaki Amrullah