1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikUkraina

UE Gagas Poros Keamanan Baru Bersama Inggris dan Ukraina

10 Mei 2022

Jerman dan Prancis memupus harapan Ukraina untuk bisa segera bergabung dengan Uni Eropa. Kedua negara sebaliknya menggagas aliansi keamanan baru di Eropa dan mengundang Ukraina serta Inggris untuk ikut bergabung.

https://p.dw.com/p/4B5Jt
Presiden Prancis, Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman, Olaf Scholz
Presiden Prancis, Emmanuel Macron (ki.) bersama Kanselir Jerman, Olaf Scholz (ka.) di depan Gerbang Brandenburg, Berlin, Senin (9/5)Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan Ukraina butuh masa persiapan selama "beberapa dekade” sebelum bisa bergabung dengan Uni Eropa. Menurutnya solidaritas bagi negeri yang sedang diamuk invasi Rusia itu bisa dicapai dengan lebih efektif melalui pembentukan blok baru yang melibatkan Inggris.

"Saya katakan ini dengan sejujur-jujurnya, karena kita berutang kejujuran kepada penduduk Ukraina,” kata dia seusai bertemu Kanselir Jerman, Olaf Scholz, di Berlin, Senin (9/5). "Kita bisa mempercepat prosesnya, tapi mengingat standar dan kriteria keanggotaan Uni Eropa, hal ini bisa memakan waktu beberapa dekade bagi Ukraina.”

Ide pembentukan aliansi politik di Eropa mendapat sambutan Scholz, yang menyebutnya sebagai "usulan yang sangat menarik,” dan betapa dirinya "merasa senang” bisa mendiskusikan hal tersebut bersama Macron.

Kunjungan Macron ke Berlin sudah merupakan tradisi bagi presiden Prancis yang baru terpilih. Kedekatan kedua negara dianggap sebagai pondasi keutuhan Uni Eropa, dan sebabnya menjadi negara tujuan pertama bagi setiap kepala pemerintahan baru. 

Blok politik di Eropa

Dalam kesempatan tersebut, Macron dan Scholz kembali menegaskan "dukungan penuh” bagi Ukraina dalam menghadapi Rusia.

Usulan Prancis membentuk "komunitas politik Eropa” membuka kesempatan bagi negara di luar Uni Eropa untuk saling berkonsultasi, kata Macron.

"Organisasi Eropa baru ini akan memungkinkan negara demokratis di Eropa untuk membuka ruang bagi kerjasama politik, keamanan, energi, transportasi, investasi, infrastrktur dan imigrasi,” katanya.

Namun begitu keanggotaan di lembaga tersebut tidak menjamin keanggotaan di Uni Eropa.

Ke-27 negara anggota Uni Eropa masih terbelah soal keanggotaan Ukraina. Ketika negara-negara Eropa timur mendukung percepatan penerimaan keanggotaan, negara lain ingin agar Ukraina lebih dulu menyesuaikan dengan standar UE.

Saat ini, Kiev hanya memiliki "kerjasama asosiasi” dengan Uni Eropa. Perjanjian itu mendekatkan Ukraina dengan pasar dalam negeri di Eropa, termasuk kerjasama perdagangan bebas yang memudahkan ekspor-impor.

Kunjungan Baerbock ke Ukraina

Macron mengatakan percepatan proses penerimaan keanggotaan Ukraina akan mengurangi standar demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial yang ditetapkan Uni Eropa. 

Pada Selasa (10/5), Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock menjadi pejabat tinggi Jerman pertama yang mengunjungi Ukraina pasca invasi Rusia, 24 Februari lalu. Dia antara lain mengunjungi Bucha yang merupakan lokasi pembantaian warga sipil Ukraina oleh Rusia.

Baerbock disambut oleh Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova, dan dijadwalkan bakal menjumpai Menlu Dmytro Kuleba di hari yang sama.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, awalnya mengundang Kanselir Olaf Scholz untuk menghadiri parade Hari Kemenangan atas Nazi Jerman di Kiev, Senin (9/5). Menurutnya, kunjungan Scholz akan memberikan pesan poltik "yang sangat kuat.” Namun sang kanselir menolak undangan tersebut. 

rzn/vlz (dpa,rtr)