1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Polri Minta Anggota Hati-hati Bermedsos di Tahun Politik

9 Februari 2023

Polri meminta seluruh personelnya tetap menjaga netralitas dalam menggunakan media sosial di tahun politik. Polri juga akan melakukan pengawasan secara intensif di media sosial menjelang Pemilu 2024.

https://p.dw.com/p/4NHgW
Foto ilustrasi sosial media
Foto ilustrasi sosial mediaFoto: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya bakal menindak tegas jika anggotanya terbukti melanggar.

"Apabila ada yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi kode etik, atau bahkan jika melakukan tidak pidana akan disanksi sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Dedi dalam keterangan tertulis di Medan, Kamis (9/2/2023).

Dedi mengatakan jejak digital sangat mudah dimodifikasi. Dia menyebutkan Polri juga akan melakukan pengawasan secara intensif di media sosial menjelang Pemilu 2024.

Polri juga meminta seluruh pihak untuk membantu menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif," ujarnya. 

Gelar rapim dengan TNI

Sebelumnya, Polri telah selesai menggelar rapat pimpinan (rapim) tahun anggaran 2023 dengan TNI. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya siap mengawal situasi Indonesia dalam menghadapi krisis global hingga tahun politik.

"Tadi sudah disampaikan ada empat pondasi ekonomi yang harus kita jaga dan kita kawal agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh, khususnya menghadapi situasi di tahun 2023. Di mana di tahun 2023 ini di samping krisis global, masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai," kata Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).

"Dan itu menimbulkan multidimensi masalah ekonomi, pangan dan masalah energi yang nanti menimbulkan konflik ya, tentunya kita menghadapi itu semua, dan di sisi lain menghadapi tahun politik," tambahnya.

Indeks kerawanan pemilu

Terkait pengamanan Pemilu 2024, Sigit mengatakan Bawaslu sudah memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP). Hal ini tentu membantu Polri dalam memfokuskan daerah mana saja yang diamankan terlebih dahulu.

"Terkait hal tersebut ada dua pemetaan dari Pak Bawaslu dan di kepolisian namanya IKP di Bawaslu, namun muaranya nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana yang harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian," pungkasnya. (detik/as)

Baca selengkapnya di:Detik News

Polri Minta Anggota Hati-hati Bermedsos di Tahun Politik