HAM sebagai Persyaratan

Jejak senjata ilegal buatan Jerman di luar negeri itu berawal pada sistim perizinan lemah di dalam negeri. Dua kasus menunjukkan bagaimana senapan mesin Jerman yang digunakan di wilayah konflik itu berasal dari pemasokan produk ekspor yang memiliki izin. (baca: Ekspor Senjata Jerman, Bagian 1)

Pengawasan Versus Kepercayaan

Setiap izin ekspor memang dilampiri dokumen pernyataan yang mencantumkan tujuan akhir produk yang diekspor, serta ketentuan mengenai penjualannya kembali yang harus seizin Kementrian berwenang di Jerman. Anggota parlemen dari Partai Hijau Katja Beuel mengritiknya, tidak cukup.“Dokumen pernyataan harus dibarengi pengawasan dan pemeriksaan di lokasi.” Serupa yang diutarakan jurubicara Fraksi Kiri di parlemen, Jan van Aken.

Sementara Egon Fritz dari partai CDU menilai pengawasan di lokasi tidak praktis. Tidak ada cara yang betul-betul bisa memastikan bahwa sebuah senjata tidak jatuh ke tangan kelompok militan. Tegasnya, "itu alasan mengapa dibutuhkan mitra terpercaya, yang memiliki pandangan dan nilai-nilai hidup serupa“.

Meski begitu, Fritz juga melihat kelemahan sistim perizinan yang berlaku. Ia mendorong agar izin ekspor senjata dikaitkan dengan analisa politik kawasan.

Parlemen Jerman setiap tahun menggelar debat keamanan dan politik luar negeri yang menyoroti berbagai kebijakan negara mitranya. Di situ bisa dipertanyakan, „Tepatkah negara seperti Brasil, Indonesia atau India sebagai mitra yang bisa dipercaya sejajar negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa, ataukah perlu ditolak?"

Hak Azasi Manusia sebagai Persyaratan

Ini sudah dilakukan di tingkat kementerian. Hingga kini, rekomendasi Kementerian Luar Negeri kepada Kementrian Perdagangan Jerman, yang berwenang dalam perizinan ekspor, dilandasi analisa tentang situasi politik dan Hak Azasi Manusia negara terkait. Namun mekanisme ini tidak berfungsi baik. Kenyataannya 2008, Kementrian Perdagangan Jerman mengekspor senjata ke Arab Saudi, yang dalam laporan HAM dikategorikan sebagai „problematis, tanpa perubahan“.

Politisi kiri van Aken ingin mencegah praktek yang lebih mementingkan hubungan internasional daripada rekor HAM suatu negara. Namun ia menyadari kesulitannya, karena hubungan baik dengan negara-negara tertentu justru dipelihara dengan mengekspor senjata.