Politik Integrasi Uni Eropa untuk Penyandang Cacat

Pedoman kesetaraan Uni Eropa melarang diskriminasi karena agama atau ideologi, jenis kelamin, usia, cacat tubuh dan orientasi seksual seseorang. Semua organisasi non pemerintah, kalangan politik dan ekonomi diimbau untuk menjunjung persamaan peluang dan integrasi bagi penderita cacat tubuh dalam kehidupan, khususnya dunia kerja.

Maret 2007 Uni Eropa menandatangani konvensi PBB tentang hak orang cacat. Sehubungan hal itu sejak Juli 2007 hingga Juni 2008, politik bagi orang yang memiliki cacat tubuh menjadi bagian penting politik dalam tiga periode kepemimpinan Eropa di bawah Jerman, Portugal dan Slovenia. Tapi siapa yang dimaksud orang yang memiliki cacat tubuh di sini. Christina Hempel, perwakilan pekerja cacat tubuh di kantor pusat perusahaan pos dan logistik Jerman Deutsche Post World Net yang dikenal sebagai DHL

„Seseorang menyadari bahwa dirinya tidak sehat, apa pun sebabnya. Dan dengan hambatan yang dimilikinya atau karena mengalami kecelakaan, orang pergi ke dokter umum atau dokter spesialis. Dokter kemudian mengatakan, berdasarkan penyakit Anda, Anda dapat mengajukan tingkat kecacatan tertentu. Orang yang bersangkutan kemudian dapat mengajukannya kepada Jawatan Integrasi yakni jawatan yang mengurus integrasi orang cacat ke dalam masyarakat, berdasarkan surat keterangan dokter. Dengan surat keterangan dokter inillah sebuah komisi yang terdiri dari para dokter di Jawatan Integrasi akan menentukan tingkat kecacatan orang tersebut.“

Skala tingkat kecacatan adalah ukuran sejauh mana gangguan jasmani, psikis dan kejiwaan yang dimiliki seseorang berdampak pada fungsi sosialnya dalam kehidupan. Skala tingkat kecacatan ini berkisar antara 20 hingga 100. Di Jerman skala tersebut ditetapkan oleh jawatan integrasi, yang bertugas sesuai undang-undang sosial untuk mendorong integrasi warga yang cacat ke dalam kehidupan masyarakat. Di perusahaan pos dan logistik Jerman Deutsche Post World Net, pekerja cacat diperhatikan

„Kami, Deutsche Post World Net selalu berusaha bertindak menepati undang-undang sosial nomor 9. Dalam peraturan itu disebutkan semua tentang hak orang cacat, dan kewajiban perusahaan. Dan kami sebagai pihak yang mewakili kepentingan orang cacat, mengawasi agar semua itu dipatuhi. Misalnya kami memiliki tukang pos yang tuna rungu. Orang mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana itu dapat berfungsi. Setiap rumah tangga di kawasan dimana petugas pos yang tuna rungu itu bekerja, menerima selebaran informasi yang bertuliskan, bahwa di kawasan tempat mereka tinggal ada tukang pos yang tuna rungu. Penduduk diminta menatapnya jika berbicara dengan dia. Hal ini berfungsi sangat baik.„

Namun integrasi lapangan kerja untuk orang dengan cacat tubuh hanyakah ada di Jerman? Christina Hempel

„Di Eropa, seperti di Denmark, Norwegia dan negara-negara Skandinavia pelaksanaan politik bagi orang dengan cacat tubuh juga mendapat perhatian besar. Di Asia, ini informasi yang saya peroleh dari kontak yang saya lakukan dengan kolega di Cina, ia mengatakan bahwa di sana jika cacat yang dimiliki seseorang tidak terlihat langsung, orang lebih suka menutupinya. Di Jerman ini sangat berbeda, karena jika di sini orang menderita cacat mulai skala 30, atau dengan skala 50, orang memiliki hak dilindungi dari pemecatan. Ia tidak boleh dirugikan karena cacat yang dimiliknya, itu dilarang oleh undang-undang.“

Strategi Uni Eropa untuk Integrasi Warga yang Cacat

Secara politis upaya Uni Eropa bagi persamaan peluang warganya yang memiliki cacat tubuh sudah dilakukan sejak tahun 80-an. Tahun 1996 Komisi Eropa menetapkan strategi bersama untuk masalah ini. Dan tahun 2003 ditetapkan sebagai tahun penderita cacat Eropa. Dari masukan dan hasil yang dicapai, Komisi Eropa mencanangkan sasaran aksi jangka panjang, yakni untuk tahun 2004 hingga 2010. Meskipun ada strategi berupa rangsangan untuk integrasi karyawan cacat dalam suatu perusahaan, di banyak tempat, hal ini masih mengalami kendala. Penanggung jawab masalah orang yang memiliki cacat tubuh di Deutsche Post World Net, Christina Hempel

„Setiap perusahaan, kecil, besar, menengah harus menyediakan lapangan kerja bagi orang cacat. Kami, Deutsche Post mula-mula menanyakan kepada jawatan tenaga kerja Jerman, apakah ada penderita cacat berat yang dapat kami pekerjakan. Kemudian kami menarik mereka dari pasar tenaga kerja ke perusahaan kami. Hal yang lebih sedikit dilakukan perusahaan lainnya, karena banyak yang berpendapat dengan perlindungan jaminan phk yang dimiliki para pekerja yang menderita cacat, mereka akan sulit di-phk. Ini adalah pikiran yang banyak dimiliki perusahaan kecil, dan oleh karenanya mereka lebih senang membayar biaya kompensasi. Memang, jika suatu perusahaan tidak memenuhi kuota pekerja cacat sebesar 5 persen di perusahaannya, mereka harus membayar biaya kompensasi pekerja cacat .“

Itulah dorongan yang diciptakan pembuat undang-undang, yakni mempekerjakan karyawan cacat 5 persen dari jumlah total karyawan di perusahaan. Jika tidak, mereka harus membayar biaya kompensasi kepada negara. Dari biaya kompensasi ini, pengeluaran ekstra yang diperlukan dalam menyediakan lapangan dan sarana kerja memadai bagi karyawan penderita cacat tubuh dibiayai. Misalnya keyboard komputer khusus bagi pekerja tuna netra, atau kursi khusus bagi pekerja yang memiliki gangguan tulang belakang. Jawatan integrasi memang bertugas membantu orang dengan cacat tubuh, agar memiliki peluang berintegrasi dalam dunia kerja.