1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Wakil Presiden Baru Myanmar dari Kalangan Reformis

15 Agustus 2012

Parlemen Myanmar, Rabu (15/08) menunjuk Komandan Angkatan Laut sebagai wakil presiden baru menggantikan tokoh garis keras. Langkah ini dianggap sinyal menguatnya kelompok reformis di pemerintahan.

https://p.dw.com/p/15plw
Bilder aus Myanmar von Michael Wetzel, DW Juni 2012
Foto: DW

Laksamana Nyan Tun, 58 tahun yang memiliki reputasi sebagai politisi moderat, dipilih oleh kelompok militer yang menguasai seperempat kursi di parlemen dan memiliki hak untuk memilih satu dari dua wakil presiden negara itu.

"Saya akan memikul tanggung jawab dengan rasa hormat dan memberikan kemampuan terbaik serta berusaha melanjutkan pengembangan prinsip-prinsip abadi yakni keadilan, kebebasan, dan kesetaraan", kata Nyan Tun dalam sumpah jabatannya.

Jenderal Reformis yang Sederhana

Penunjukan itu sebelumnya telah disetujui oleh majelis rendah. Juru bicara parlemen Khin Aung Myint mengumumkan itu dalam sesi pertemuan bersama antara majelis rendah dan majelis tinggi parlemen di ibukota Naypyidaw.

“Dia sangat pendiam dan dikenal sebagai orang yang sangat fleksibel”, kata seorang anggota parlemen dari kalangan militer yang tidak ingin disebut namanya sambil menambahkan, “Dia memiliki tiga anak dan menjalani kehidupan yang sederhana.”

Pertarungan Garis Keras vs Moderat

Pendahulunya yakni Tin Aung Myint Oo yang dikenal sebagai seorang garis keras dan punya hubungan dekat dengan bekas kepala junta Than Shwe, mengundurkan diri pada bulan Juli lalu dengan alasan kesehatan, yang memicu isu tentang sedang berlangsungnya pertarungan antara kelompok moderat dengan kelompok konservatif di dalam rejim.

Sejak memangku jabatan tahun lalu, presiden Thein Sein, seorang bekas jenderal, telah mengalami perubahan dramatis di Myanmar dengan membebaskan ratusan tahanan politik dan menggelar pemilihan umum parlemen bebas yang membuat pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi terpilih menjadi anggota parlemen.

Kandidat pertama militer yakni kepala menteri Yangon Myint Swe, terlempar dari pencalonan karena menantunya adalah seorang warga negara Australia. Berdasarkan konstitusi Myanmar itu tidak diperbolehkan. Myint Swe adalah jenderal purnawirawan, dan merupakan salah satu pimpinan militer yang terlibat penyerbuan maut atas pemberontakan yang dipimpin para biksu dalam “Revolusi Saffron” tahun 2007.

AB/ VLZ (afp, rtr)