1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Awasi Kecurangan!

11 Juli 2014

Dengan kedua kandidat menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden, kecemasan kini muncul bahwa kecurangan dan permainan kotor akan membalik hasil resmi yang akan diumumkan akhir bulan ini.

https://p.dw.com/p/1CanO
Foto: Reuters

Gubernur Jakarta Joko Widodo dan saingannya bekas jenderal Prabowo Subianto, menggunakan dua versi penghitungan cepat yang berbeda sebagai dasar klaim kemenangan.

Kini lebih dari 130 juta kotak suara dari berbagai daerah sedang dikumpulkan dan dihitung, untuk kemudian dikirim ke Jakarta. Pengumuman resmi pemenang akan disampaikan pada 22 Juli.

Kedua kubu telah mengirimkan ratusan ribu pengawas untuk memonitor pergerakan setiap kotak suara di negara di mana jual beli suara dan suap atas pejabat pemerintah merajalela.

“Bagian paling rentan dari pemilu Indonesia adalah proses penghitungan,“ kata seorang analis yang berbasis di Jakarta Paul Rowland.

Para analis percaya bahwa Jokowi, yang dilihat sebagai terobosan atas elit kepemimpinan dari era Suharto, mempunyai klaim kemenangan yang lebih bisa dipercaya, dan dengan demikian menjadi yang paling rentan menjadi target kecurangan.

Setidaknya delapan lembaga survei mengatakan Jokowi menang atas Prabowo, dengan selisih suara antara dua hingga tujuh persen. Hampir semua lembaga survei ini, berhasil memprediksi hasil pemilu legislatif April lalu dengan akurat dan sejak 2004 melakukan perhitungan cepat dengan hasil yang bisa dipercaya. (baca juga: Mencermati Apa yang Terjadi Sekitar Pemilu)

Sementara Prabowo, bekas jenderal era Suharto yang mengaku memerintahkan penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang kejatuhan orang kuat orde baru itu, mengandalkan perhitungan cepat dari empat lembaga survei yang kurang dikenal.

Aaron Connelly, seorang peneliti dari Lowy Institute for International Policy yang berbasis di Sidney mengatakan: ”Saya pikir kami bisa dengan jelas menyatakan bahwa hasil (hitung cepat) yang dipergunakan Prabowo tidak berasal dari lembaga riset terhormat."

“Mereka, secara khusus tidak mapan dan mereka tidak punya rekam jejak yang akurat sebagaimana lembaga lainnya (yang menjadi rujukan Jokowi)."

Awasi perhitungan suara

Jokowi telah menyerukan kepada para pendukungnya untuk mengawasi dari dekat proses penghitungan suara untuk memastikan hasilnya “jujur dan bersih tanpa intervensi pihak manapun“.

Rowland mengatakan bahwa Jokowi “menantang para pejabat pemilihan lokal untuk memastikan bahwa mereka tidak menerima uang untuk mengubah hasil akhir“.

Sejauh ini belum ada laporan mengenai dugaan kecurangan dalam penghitungan.

Hashim Djojohadikusumo, saudara laki-laki Prabowo yang kaya raya dan membiayai kampanyenya, berkeras bahwa bekas jenderal itu juga mengaku terancam oleh kecurangan.

“Sejujurnya kami cukup khawatir… suara kami terancam,“ kata dia.

“Kami bukan satu-satunya yang punya uang.“

Seruan untuk tenang

Untuk transparansi, suara akan dihitung secara terbuka di tempat pemungutan suara, di depan masyarakat dan saksi partai.

Suara yang dihitung diperlihatkan, kemudian diserahkan kepada kepala desa sebelum dikumpulkan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan akhirnya dikirim ke ibukota Jakarta.

Bahkan setelah hasilnya diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, pihak yang kalah bisa mengajukan keberatan, dan para analis mengatakan kedua kandidat kelihatannya akan melakukan itu jika mereka dinyatakan kalah.

Gugatan itu akan masuk ke Mahkamah Konstitusi, yang harus mengumumkan hasil keputusan mereka paling lambat 24 Agustus, sebelum pelantikan presiden baru pada bulan Oktober.

Skenario terburuk yang dikhawatirkan setelah keputusan mahkamah konstitusi adalah pecahnya kekerasan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai bertemu dengan kedua kandidat, menyerukan kepada mereka agar bisa menahan para pendukungnya untuk tidak melakukan pawai kemenangan. Presiden Yudhoyono memanggil mereka, setelah keduanya menyatakan diri sebagai pemenang.

ab/vlz (afp,ap,rtr)