ASEAN dan Laut Cina Selatan

Awal KTT ASEAN diwarnai ricuh soal perairan Laut Cina Selatan. Sembari memaparkan tekad mendukung kesatuan ASEAN, Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario menolak pernyataan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen yang mempromosikan konsensus ASEAN soal sengketa Laut Cina selatan.

Di akhir pertemuan hari Minggu presiden Filipina, Benigno Aquino menegaskan bahwa masing-masing negara berhak menjaga kepentingan nasionalnya. Sebelumnya, Kamboja yang tengah mengetuai ASEAN menyatakan pada pembukaan KTT hari Minggu (18/10), ke-10 negara anggotanya sepakat untuk tidak mendorong sengketa Laut Cina Selatan ke tingkat internasional.

Persetujuan semacam itu menguntungkan Cina, karena berarti Filipina tidak akan meminta dukungan dari Amerika Serikat. Oleh sebab itu, delegasi Filipina kini telah melayangkan surat kepada para pemimpin ASEAN lainnya untuk menekankan tidak adanya konsensus itu.

Sengketa Perairan Sambut Obama

Juga Perdana menteri Jepang Yoshihiko Noda mempertanyakan upaya Kamboja untuk membatasi pembahasan sengketa perairan itu.

PM Noda menilai bahwa ini merupakan masalah internasional dan berdampak langsung terhadap seluruh kawasan Asia Pasifik. Jepang mengingatkan bahwa pertikaian mengenai perairan Cina Selatan bisa mempengaruhi stabilitas dan perdamaian kawasan. Pertikaian ini menjadi latar yang tegang, saat kedatangan Presiden AS, Barack Obama ke pertemuan di Phnom Penh hari Senin (19/11).

Laut Cina Selatan menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Pasifik dan dikelilingi oleh Republik Rakyat Cina, Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam Indonesia, Singapur, Thailand dan Kamboja.

Kepemilikian perairan penting yang kaya minyak bumi tersebut diaku oleh kedua negara Cina dan empat negara ASEAN, termasuk Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina.

Perebutan kekuasaan di perairan itu meliputi sejumlah kepulauan. Dua kepulauan yang terpenting adalah Paracel (Kep. Xisha dalam bhs Cina atau kepulauan Hoang Sa dalam bahasa Vietnam), serta Kepulauan Spratly (Nansha Qundao dalam bahasa Cina, Truong Sa dalam bahasa Vietnam dan Kapuluan ng Kalayaan dalam bahasa Filipina). Negara yang menguasai kedua kepulauan itu, bisa menguasai salah satu perariran terpenting di dunia.

Sumber Pangan Bagi Jutaan Orang

Kekayaan laut di Laut Cina Selatan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sepuluh persen dari hasil penangkapan ikan di dunia berasal dari kawasan ini. Begitu laporan lembaga pemantau kawasan krisis, ICG. Namun kekayaan laut ini terancam, akibat pencemaran limbah di kawasan pesisir dan penangkapan ikan yang berlebihan oleh pukat-pukat internasional.

Para nelayan dari negara-negara di sekitar perairan itu harus berlayar lebih jauh ke tengah laut untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu mereka seringkali memasuki perairan negara tetangga, sehingga kerap harus berhadapan dengan patroli-patroli yang menjaga perbatasan masing-masing negara. Seringkali jaring yang sudah ditebar dirusak dan para nelayan ditangkap.

Sementara bagi banyak negara di kawasan itu, hasil industri perikanan menyumbang banyak bagi ekonomi. Bagi Vietnam misalnya, sektor perikanan mengisi 7 persen dari produk domestik brutto di tahun 2010 dan menjadi sumber protein terpenting bagi rakyatnya. Begitu menurut FAO. Serupa dengan di Filipina, yang kehidupan 1,5 juta orang bergantung pada hasil penangkapan ikan di Laut Cina Selatan.

Pertumbuhan Dan Minyak Bumi

Pertumbuhan ekonomi Cina dan Asia Tenggara serta meledaknya populasi juga menyebabkan peningkatan kebutuhan energi dan menaikkan nilai simpanan minyak di kawasan itu. Ini merupakan salah satu alasan mengapa sengketa perairan itu semakin meruncing di abad ke 21, begitu ungkap Andreas Seifert dari pusat informasi urusan militer, Informationsstelle Militarisierung e.V..

Hingga kini masih belum diketahui berapa banyak minyak dan gas bumi yang terpendam di Laut Cina Selatan. Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, pakar geografi Hans Georg Babies mengatakan, "sengketa laut itu menyebabkan belum adanya perusahaan yang pernah mengeksplorasi dan meneliti kawasan laut itu“. Namun diperkirakan sumber itu bisa menghasikan sampai 30 milyar ton minyak bumi, sama dengan jumlah cadangan minyak bumi yang dimiliki Arab Saudi. Tak heran bahwa analis Shen Zewei di Singapura, menyebut Laut Cina Selatan sebagai Teluk Persia yang kedua. Sementara Babies menanggapi perkiraan hiperbolis tersebut dengan skeptis, dan mengingatkan bahwa temuan sebuah penelitian Amerika Serikat baru menjamin adanya dua milyar ton minyak bumi.

Spekulasi memprovokasi Konflik

Spekulasi mengenai nilai minyak bumi tersebut merupakan alasan utama meruncingnya konflik ini. Begitu pandangan Gerhard Will, pakar politik Asia di Berlin. „Perkembangan terakhir semakin menghambat tercapainya penyelesaian masalah secara bersama „.Kepada International Crisis Group (ICG), seorang pejabat Filipina mengatakan, "bahwa seluruh kerjasama seputar kawasan ini tersandung. Negara-negara di kawasan meningkatkan perlengkapan militernya. Cina telah membangun sebuah pangkalan kapal selam di kawasan Hainan. Vietnam telah membeli sejumlah kapal perang dari Rusia dan Filipina berencana membeli kapal selam dari Korea Selatan.

Meski begitu ICG menilai kecil kemungkinan pecah perang di kawasan Asia, karena semua pihak menyadari bahwa itu bisa membuat seluruh kawasan terpuruk.