Agenda Uni Eropa Tahun 2013

Tahun 2012 yang baru berlalu membawa pengalaman pahit bagi Uni Eropa. Yunani harus mendapat bantuan dana sangat besar untuk mempertahankan negara itu agar tidak keluar dari sistem Euro. Selain itu, ada paket penyelamatan yang disiapkan dengan dana ratusan miliar Euro untuk menyelamatkan negara-negara lain yang dilanda krisis utang. Meskipun demikian, masalah mendasar sistem mata uang Euro tetap belum terpecahkan. Apakah mata uang Euro, yang punya nilai simbolis penting dan menjadi proyek besar integrasi Eropa, memang salah konstruksi sejak awalnya?

Tidak kurang dari Mario Draghi, Presiden Bank Sentral Eropa ECB, yang mengakui bahwa konstruksi mata uang bersama dalam bentuknya yang sekarang ”tidak bisa bertahan, jika tidak diambil langkah-langkah selanjutnya”. Sedangkan kanselir Jerman Angela Merkel menyebut memang ”ada kesalahan dalam pembentukan” mata uang Euro. Kesalahannya adalah, negara-negara anggota Euro tidak melakukan integrasi ekonomi. Setiap negara menjalankan kebijakan fiskalnya sendiri. Dengan demikian, upaya memperkuat mata uang Euro selalu gagal. Uni Eropa ingin mengoreksi kesalahan ini. Dalam pertemuan puncak Desember lalu, Merkel menerangkan: ”Saya percaya, negara anggota dan juga Uni Eropa secara keseluruhan kini siap untuk melakukan reformasi secara mendasar.”

Empat agenda besar

Untuk memperkuat mata uang Euro, ada empat agenda besar yang perlu dilaksanakan: regulasi pasar keuangan, pengawasan perbankan, disiplin anggaran dan koordinasi dalam politik ekonomi. Bidang pertama, regulasi pasar keuangan: Dalam hal ini Uni Eropa tidak bisa melakukan terobosan besar. Terutama Inggris menolak regulasi ketat, karena khawatir posisi kota London sebagai pusat pasar keuangan akan terancam. Untuk pengawasan perbankan, langkah-langkah awal sudah ditetapkan dalam pertemuan puncak bulan Desember. Sampai bulan Maret tahun 2014 akan diambil langkah-langkah konkrit membentuk lembaga pengawasan perbankan yang berlaku bagi seluruh Uni Eropa. Tahun 2013 akan ditetapkan rincian pengawasan bank nasional maupun internasional yang beroperasi di Uni Eropa. Tentang displin anggaran masih ada kesulitan besar. Sejak pembentukan mata uang Euro, sudah disepakati batas-batas defisit anggaran dan utang negara, yang dituangkan dalam peraturan yang disebut Pakta Stabilitas. Misalnya batas defisit anggaran ditetapkan 3 persen dari Produk Domestik Brutto (PDB). Utang publik dibatasi sampai 60 persen PDB. Batas-batas ini hanya boleh dilanggar dalam situasi darurat ekonomi. Tujuan aturan ini untuk menyehatkan perkembangan ekonomi negara-negara pengguna mata uang Euro. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada negara anggota yang benar-benar menaati peraturan tersebut.

Membatasi utang negara

Setelah mengalami krisis, Uni Eropa sekarang ingin memperketat disiplin anggaran. Tingginya utang maupun defisit anggaran negara anggota harus diawasi. Tapi masih belum jelas, apa target ini bisa tercapai. Sebab Perancis, salah satu ekonomi terbesar Uni Eropa, menentang pengetatan anggaran. Perancis sendiri saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi dan mencoba melakukan investasi besar di dalam negeri. Langkah ini memperbesar defisit anggarannya. Perancis menuntut agar dana investasi dikeluarkan dari perhitungan defisit anggaran. Tapi Jerman tidak setuju langkah ini. Jadi masih belum jelas, apakah Perancis bisa mempertahankan defisit anggaran di bawah tiga persen. Mengenai kriteria ini, ada perbedaan pendapat antara Jerman dan Perancis. Jerman ingin memperketat anggaran dengan langkah penghematan. Perancis berpandangan, pada masa krisis, justru negara harus melakukan investasi besar untuk menggerakkan roda perekonomian agar bisa bangkit kembali. Dalam pertemuan puncak Desember lalu, perbedaan posisi ini tampak jelas. Presiden Perancis Francois Hollande ketika itu menyerukan: ”Eropa tahun depan akan membutuhkan solidaritas lebih besar.” Maksudnya, negara Eropa yang punya utang besar harus dibantu oleh negara yang lebih makmur. Tapi kanselir Jerman Angela Merkel menuntut langkah penghematan dan reformasi lebih dulu. Siapa yang menganggap langkah penghematan dan pembaruan ekonomi tidak perlu dilakukan, dia membahayakan situasi para pekerja di Eropa, kata Merkel. Ia khawatir, tanpa penghematan dan reformasi, Eropa akan kalah bersaing dan menghadapi kemunduran ekonomi.

Koordinasi politik ekonomi

Sampai pertemuan puncak bulan Juni tahun 2013, Uni Eropa akan membahas koordinasi politik ekonomi. Ini salah satu bidang yang masih kontroversial. Ada perbedaan besar antara negara-negara makmur di utara Eropa dan negara-negara bermasalah yang kebanyakan terletak di selatan Eropa. Untuk koordinasi secara menyeluruh, negara anggota harus mau menyerahkan beberapa bidang kebijakan ekonomi ke tangan Uni Eropa. Misalnya dalam bidang pajak dan pasar tenaga kerja. Tapi kebanyakan negara anggota tidak mau melakukan langkah itu dan menolak politik dalam negerinya didikte oleh Uni Eropa. Ini memang perdebatan klasik di dalam Uni Eropa. Seberapa jauh wewenang parlemen Eropa untuk menetapkan peraturan yang berlaku di seluruh negara anggota? Kanselir Jerman Angela Merkel berpendapat, Uni Eropa harus mendapat wewenang lebih besar. Untuk itu, setiap negara anggota harus merelakan politik ekonominya diatur oleh Uni Eropa. Seberapa jauh hal itu bisa diwujudkan, ini merupakan kerja keras yang perlu dilakukan Uni Eropa selama tahun 2013.